Penulis: ringkas

ringkasmedia.net, kutim – Pemerintah Kecamatan Kaliorang terus memperkuat upaya penurunan angka stunting melalui program terstruktur yang dijalankan di seluruh desa. 

Setiap desa kini memiliki agenda penanganan stunting berbasis data sasaran, mulai dari pemantauan gizi balita, pendampingan ibu hamil, hingga edukasi kesehatan keluarga.

Camat Kaliorang, H. Rusnomo, menyampaikan bahwa program penurunan stunting tidak hanya dijalankan oleh pemerintah desa dan kecamatan, namun juga didukung oleh sektor swasta. 

Tiga perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaliorang PT Indexim, KPP, dan PT Unggul Dinamika Utama, ikut terlibat aktif dalam mendukung keberlanjutan program.

Dukungan perusahaan meliputi pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi masyarakat, terutama balita, ibu hamil, dan keluarga berisiko stunting. 

Selain itu, perusahaan juga melakukan pembagian sembako untuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi keluarga, sebagai bagian dari kontribusi sosial berkelanjutan.

“Kami bersyukur program stunting bisa berjalan secara kolaboratif, pemerintah bekerja, perusahaan ikut mendukung, dan masyarakat semakin sadar pentingnya kesehatan, ini yang membuat progres di Kaliorang semakin baik,” tutur Rusnomo, Sabtu (15/11/25).

Rusnomo menambahkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola konsumsi sehat dan pemantauan tumbuh kembang anak kini semakin meningkat. 

Pemerintah kecamatan mendorong agar program stunting tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menyentuh kebutuhan nyata keluarga penerima manfaat.

“Penanganan stunting bukan hanya tentang pemberian bantuan, tetapi bagaimana keluarga terbiasa menerapkan pola hidup sehat, memberikan asupan gizi seimbang, serta rutin melakukan pemeriksaan kesehatan anak,” ungkapnya.

Selain dukungan perusahaan, pemerintah juga menggandeng berbagai pihak, termasuk tenaga kesehatan desa dan kader posyandu, untuk memastikan proses pendataan, intervensi, dan monitoring berjalan tepat sasaran. 

Dengan pendekatan kolaboratif tersebut, Kecamatan Kaliorang menargetkan penurunan angka stunting secara bertahap dan berkelanjutan. 

Pemerintah berharap kesadaran gizi dapat terus meningkat sehingga generasi Kaliorang ke depan tumbuh lebih sehat, produktif, dan berkualitas.(ADV)

ringkasmedia.net, kutim – Pembangunan Jembatan Telen kembali menuai sorotan setelah progres konstruksi tak menunjukkan perkembangan lanjutan dalam beberapa bulan terakhir. 

Akibatnya, masyarakat di wilayah Telen masih harus menghadapi keterbatasan mobilitas karena belum tersedianya akses penghubung yang memadai antar desa.

Pantauan di lapangan menunjukkan konstruksi jembatan hanya sampai pada penyelesaian salah satu tiang utama di sisi sungai. 

Tahap pengecoran lanjutan belum dimulai, sehingga keseluruhan struktur belum dapat berdiri sesuai rencana awal proyek.

Camat Telen, Petrus Ivung, membenarkan bahwa stagnasi pengerjaan bukan disebabkan kurangnya dukungan pemerintah, melainkan faktor teknis yang diperparah cuaca ekstrem dalam beberapa bulan terakhir.

“Curah hujan sangat tinggi dan debit sungai terus naik, jadi pekerjaan di tengah sungai tidak bisa dilanjutkan karena risikonya terlalu besar untuk keselamatan pekerja,” ujar Petrus, Jumat (14/11/25).

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan pengecoran pondasi tidak dapat dilakukan apabila arus sungai masih deras dan permukaan air tidak stabil. 

Pengerjaan dengan kondisi demikian dikhawatirkan menurunkan standar kekuatan konstruksi dan berpotensi menyebabkan kerusakan di masa mendatang.

“Proyek ini tidak bisa dipaksakan kalau kualitas tidak terjamin, nanti jembatan justru berbahaya untuk masyarakat,” tambahnya.

Di sisi lain, warga masih menjadi pihak paling terdampak karena minimnya akses membuat mobilitas barang, hasil pertanian, kebutuhan pokok, hingga perjalanan masyarakat antarwilayah menjadi terhambat, terutama saat musim hujan ketika jalur alternatif sulit dilalui.

Petrus menyebut pemerintah kecamatan telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mencari langkah percepatan agar pembangunan dapat dilanjutkan segera setelah kondisi sungai memungkinkan. 

Pemerintah kecamatan juga berharap ada penyesuaian teknis agar pekerjaan dapat terus berjalan meskipun menghadapi hambatan cuaca, selama tetap berada dalam standar keselamatan konstruksi.

Masyarakat kini menanti langkah konkret pemerintah daerah untuk mengakselerasi pembangunan, karena keberadaan jembatan menjadi harapan besar untuk mengakhiri keterisolasian wilayah Telen dan memperkuat konektivitas antar desa.(ADV)

ringkasmedia.net, kutim – Pembangunan Jembatan Telen kembali menuai sorotan setelah progres konstruksi tak menunjukkan perkembangan lanjutan dalam beberapa bulan terakhir. 

Akibatnya, masyarakat di wilayah Telen masih harus menghadapi keterbatasan mobilitas karena belum tersedianya akses penghubung yang memadai antar desa.

Pantauan di lapangan menunjukkan konstruksi jembatan hanya sampai pada penyelesaian salah satu tiang utama di sisi sungai. 

Tahap pengecoran lanjutan belum dimulai, sehingga keseluruhan struktur belum dapat berdiri sesuai rencana awal proyek.

Camat Telen, Petrus Ivung, membenarkan bahwa stagnasi pengerjaan bukan disebabkan kurangnya dukungan pemerintah, melainkan faktor teknis yang diperparah cuaca ekstrem dalam beberapa bulan terakhir.

“Curah hujan sangat tinggi dan debit sungai terus naik, jadi pekerjaan di tengah sungai tidak bisa dilanjutkan karena risikonya terlalu besar untuk keselamatan pekerja,” ujar Petrus, Jumat (14/11/25).

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan pengecoran pondasi tidak dapat dilakukan apabila arus sungai masih deras dan permukaan air tidak stabil. 

Pengerjaan dengan kondisi demikian dikhawatirkan menurunkan standar kekuatan konstruksi dan berpotensi menyebabkan kerusakan di masa mendatang.

“Proyek ini tidak bisa dipaksakan kalau kualitas tidak terjamin, nanti jembatan justru berbahaya untuk masyarakat,” tambahnya.

Di sisi lain, warga masih menjadi pihak paling terdampak karena minimnya akses membuat mobilitas barang, hasil pertanian, kebutuhan pokok, hingga perjalanan masyarakat antarwilayah menjadi terhambat, terutama saat musim hujan ketika jalur alternatif sulit dilalui.

Petrus menyebut pemerintah kecamatan telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mencari langkah percepatan agar pembangunan dapat dilanjutkan segera setelah kondisi sungai memungkinkan. 

Pemerintah kecamatan juga berharap ada penyesuaian teknis agar pekerjaan dapat terus berjalan meskipun menghadapi hambatan cuaca, selama tetap berada dalam standar keselamatan konstruksi.

Masyarakat kini menanti langkah konkret pemerintah daerah untuk mengakselerasi pembangunan, karena keberadaan jembatan menjadi harapan besar untuk mengakhiri keterisolasian wilayah Telen dan memperkuat konektivitas antar desa.(ADV)

ringkasmedia.net, kutim – Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam mempercepat imunisasi dasar lengkap membuahkan hasil membanggakan, dua puskesmas di Kutim berhasil meraih peringkat tertinggi dalam ajang PENARI (Sepekan Mengejar Imunisasi) 2025 tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Puskesmas Sangatta Utara keluar sebagai Juara 1 kategori Puskesmas Perkotaan, sementara Puskesmas Kongbeng meraih Juara 1 kategori Puskesmas Pedesaan/Terpencil/Sangat Terpencil.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kutim, Sumarno, menyampaikan bahwa penghargaan ini menunjukkan komitmen nyata daerah dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi anak melalui imunisasi.

“Keberhasilan ini membuktikan bahwa tenaga kesehatan kita bekerja luar biasa memastikan semua anak mendapat layanan imunisasi, tanpa terkecuali,” ujar Sumarno, Jumat (14/11/25).

Ia menegaskan bahwa pencapaian tersebut bukan diraih secara instan dan selama pelaksanaan program PENARI, petugas puskesmas menjalankan strategi lapangan yang intensif, termasuk pendataan aktif, kunjungan rumah, serta penguatan jejaring kader posyandu dan tokoh masyarakat.

Menurut Sumarno, keberhasilan dua puskesmas tersebut menjadi motivasi bagi seluruh fasilitas kesehatan di Kutim untuk mempertahankan capaian imunisasi sebagai bentuk investasi jangka panjang bagi kesehatan masyarakat.

Ia menekankan bahwa dukungan lintas sektor perlu terus diperkuat, terutama dengan pemerintah desa, sekolah, dan organisasi masyarakat untuk memastikan cakupan imunisasi tetap merata dan distribusi vaksin berjalan lancar di seluruh kecamatan.

“Mulai dari layanan posyandu hingga kunjungan rumah, semua dilakukan agar tidak ada anak yang terlewat dari imunisasi,” tambahnya.

Penghargaan ini sekaligus menguatkan posisi Kutim sebagai salah satu daerah dengan komitmen tinggi terhadap perlindungan anak melalui program imunisasi dasar lengkap.

Pemerintah berharap prestasi tersebut dapat mendorong kesadaran masyarakat semakin besar untuk membawa anak mengikuti imunisasi lengkap sesuai usia dan bukan hanya untuk memenuhi program kesehatan, tetapi demi masa depan generasi Kutim yang lebih sehat dan produktif.(ADV)

ringkasmedia.net, kutim – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus bekerja keras menangani lonjakan sampah harian yang mencapai 220 ton per hari, melalui penguatan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), pemilahan di sumber, serta kolaborasi dengan masyarakat dan pelaku usaha daur ulang.

Asisten II Setkab Kutim, Noviari Noor, menegaskan bahwa pola pengelolaan sampah lama yang hanya mengandalkan pengangkutan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sudah tidak dapat mengimbangi volume sampah saat ini. 

Diperlukan pola baru yang memprioritaskan pemilahan dan pemanfaatan sampah agar beban TPA tidak semakin besar.

“Angka 220 ton per hari bukan angka yang kecil kalau semuanya hanya dibuang ke TPA, itu tidak akan bertahan lama kita perlu pola pengelolaan yang memproses sampah, bukan hanya memindahkan,” ujar Noviari, Jumat (14/11/25).

Noviari menjelaskan bahwa keberadaan TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) menjadi kunci utama. Di TPST, sampah akan dipilah menjadi tiga kelompok besar yaitu sampah organik untuk kompos atau energi, sampah anorganik bernilai ekonomi untuk daur ulang, dan hanya residu akhir yang akan menuju TPA.

Selain TPST, pemerintah menekankan pentingnya pemilahan sampah dari rumah tangga dan tempat usaha. Menurut Noviari, pemilahan di sumber merupakan tahapan paling menentukan agar proses TPST berjalan optimal.

Pemerintah juga mulai menyiapkan pola kemitraan dengan UMKM hijau serta pelaku usaha daur ulang, sehingga sampah anorganik bernilai jual dapat menjadi sumber ekonomi masyarakat. 

Upaya ini secara langsung mendukung gerakan ekonomi sirkular, yaitu pemanfaatan ulang sampah menjadi produk bernilai ekonomi.

Noviari menilai pendekatan ini penting bukan hanya untuk kebersihan, tetapi juga pembukaan peluang usaha baru bagi masyarakat.

“Kita tidak hanya menghadapi masalah kebersihan, kita sedang membuka peluang ekonomi baru berbasis daur ulang dan pengolahan serta sampah bisa menjadi sumber penghasilan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan penyelesaian sampah harian tidak bisa mengandalkan pemerintah semata. 

Perubahan perilaku masyarakat, termasuk membuang sampah pada tempatnya, memilah, dan mendukung kegiatan TPST menjadi pondasi keberlanjutan pengelolaan sampah di Kutim.

Dengan penguatan TPST, pemilahan sampah di sumber, kolaborasi UMKM, dan partisipasi masyarakat, Pemkab Kutim optimistis tantangan sampah 220 ton per hari dapat diatasi secara bertahap, berkelanjutan, dan bermakna bagi lingkungan serta kesejahteraan warga.(ADV)

ringkasmedia.net, kutim – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, menegaskan perlunya ketegasan pengaturan titik halte resmi bagi seluruh armada bus perusahaan setelah maraknya laporan masyarakat mengenai bus karyawan yang berhenti sembarangan di tepi jalan. 

Pelanggaran tersebut dinilai membahayakan pengguna jalan dan memicu kepadatan lalu lintas pada jam-jam sibuk.

Mahyunadi mengatakan bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah menyediakan beberapa titik halte sebagai lokasi pemberhentian resmi. 

Namun, disiplin penggunaan halte belum berjalan maksimal karena sebagian sopir masih memilih lokasi yang dianggap lebih praktis untuk menurunkan dan menaikkan karyawan.

“Halte itu sudah disiapkan tapi kalau masih berhenti sembarangan, tentu membahayakan pengendara lain dan ini harus kita tertibkan,” ujar Mahyunadi, Jumat (14/11/25).

Ia meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kutim untuk segera melakukan evaluasi lapangan dan memastikan seluruh perusahaan yang beroperasi mematuhi titik-titik pemberhentian yang telah ditetapkan. 

Menurutnya, penataan halte bukan hanya persoalan ketertiban lalu lintas, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat luas.

“Ke depan kita ingin halte yang terpusat, jelas, dan wajib dipatuhi, kita akan bahas teknisnya bersama Dishub dan perusahaan,” tambah Mahyunadi.

Mahyunadi juga menyampaikan bahwa perusahaan wajib mengedukasi sopir bus dan koordinator lapangan mengenai aturan keselamatan berkendara.

Pemerintah daerah tidak menutup kemungkinan menerapkan langkah administratif bagi perusahaan yang tetap tidak patuh terhadap pengaturan halte resmi.

Penataan halte yang lebih teratur diharapkan dapat menciptakan arus transportasi karyawan yang berjalan lancar tanpa mengganggu aktivitas pengguna jalan lainnya.(ADV)

ringkasmedia.net, kutim – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga hak-hak pekerja setelah muncul keluhan terkait penerapan sistem Operator Personal Assistance (OPA) di lingkungan PT Pamapersada Nusantara (PAMA). 

Sistem pemantauan jam istirahat yang digunakan perusahaan dikeluhkan pekerja karena dianggap menjadi dasar penindakan tanpa mempertimbangkan kondisi lapangan.

Keluhan pekerja disampaikan dalam rapat dengar pendapat yang digelar di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim, Kamis (13/11/2025). 

Rapat dipimpin langsung Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, didampingi Distransnaker Kutim, perwakilan manajemen perusahaan, dan pekerja yang terdampak. 

Pertemuan tersebut menjadi ruang klarifikasi atas tiga kasus laporan sanksi dan ancaman PHK akibat standar jam tidur yang terekam melalui sistem OPA.

Dalam rapat, Bupati Ardiansyah meminta perusahaan untuk tidak terpaku pada sistem digital sebagai satu-satunya ukuran kedisiplinan kerja. 

Ia menegaskan bahwa teknologi harus mendukung keselamatan dan kenyamanan kerja, bukan menjadi instrumen penindakan tanpa pembinaan.

“Teknologi harus membantu pekerja, bukan membuat mereka tertekan serta saya minta evaluasi total, karena sistem ini tidak boleh menutup ruang dialog dan proses pembinaan,” ujar Ardiansyah, Kamis (13/11/25).

Ia juga menggarisbawahi bahwa penilaian kinerja tidak dapat sepenuhnya bertumpu pada data sistem, mengingat banyak faktor lapangan yang membutuhkan komunikasi, pendampingan, dan investigasi manusiawi.

Pemerintah juga meminta Distransnaker untuk memantau proses evaluasi secara menyeluruh agar kebijakan perusahaan tidak bertentangan dengan norma ketenagakerjaan nasional maupun Perda Ketenagakerjaan Kutim. 

Khusus di sektor pertambangan yang berisiko tinggi, Ardiansyah menekankan pentingnya keseimbangan antara produktivitas dan perlindungan tenaga kerja.

Dalam kesepakatan rapat, Pemkab Kutim, perusahaan, dan perwakilan pekerja sepakat melakukan peninjauan ulang terhadap data dan prosedur penilaian berbasis OPA sebelum langkah kedisiplinan dilanjutkan. 

“Kalau sistem tidak sesuai realitas di lapangan, maka pekerja yang dirugikan. Keputusan perusahaan harus adil dan sesuai regulasi,” tegas Ardiansyah.

Pemerintah berharap evaluasi ini menghasilkan penerapan teknologi yang konstruktif tanpa mengurangi hak dasar pekerja.

Pemkab Kutim menyampaikan bahwa evaluasi terhadap sistem OPA bukan bertujuan menghambat produktivitas perusahaan, melainkan mencegah terjadinya keputusan yang tidak proporsional dan menjaga hubungan industrial tetap kondusif.(ADV)

ringkasmedia.net, kutim – Pemerintah Kecamatan Sangatta Selatan memperkuat agenda reformasi pelayanan publik melalui penataan administrasi kependudukan dan peningkatan sumber pendapatan daerah dari sektor pasar dan parkir. 

Dua fokus ini disebut sebagai pijakan penting untuk membangun kecamatan yang tertib, produktif, dan berorientasi kesejahteraan masyarakat.

Plt. Camat Sangatta Selatan, Rusmiati SE, menjelaskan bahwa pembaruan data kependudukan sedang dilakukan secara menyeluruh melalui pemutakhiran profil kecamatan dan profil RT. 

Menurutnya, perubahan jumlah penduduk sangat dinamis sehingga pembaruan data harus dilakukan secara berkala agar pembangunan dapat direncanakan dengan tepat.

“Data itu pondasi perencanaan kalau datanya tidak valid, program pemerintah bisa meleset dari sasaran,” ujar Rusmiati, Kamis (13/11/25).

Ia menegaskan bahwa kecamatan telah memberikan pendampingan kepada pemerintah desa dan RT untuk memastikan sistem pendataan berjalan sesuai prosedur dan laporan demografi diperbarui secara rutin.

Selain pembenahan administrasi, Sangatta Selatan juga mengarahkan perhatiannya pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pasar dan parkir. 

Selama ini, menurut Rusmiati, potensi pemasukan belum tergarap maksimal karena belum adanya sistem pengelolaan yang tertib dan terintegrasi.

Ia juga menyoroti kondisi pasar tradisional yang membutuhkan pembenahan karena infrastruktur yang kurang layak berdampak pada kenyamanan pedagang dan pengunjung.

Rusmiati menilai bahwa peningkatan PAD bukan hanya tentang pemasukan daerah, tetapi berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan publik. 

Ketika pendapatan daerah meningkat, pemerintah memiliki ruang fiskal lebih besar untuk memperbaiki sarana ekonomi dan kesejahteraan warga.

Ia berharap ke depan tata kelola wilayah Sangatta Selatan terus membaik melalui kombinasi data kependudukan yang akurat dan optimalisasi pemasukan daerah di sektor riil masyarakat.

“Kami ingin Sangatta Selatan maju bukan hanya dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga dari sisi tata kelola dan semua bermula dari data yang benar dan sistem pengelolaan yang profesional,” tutupnya.(ADV)

ringkasmedia.net, kutim – Prosesi peletakan batu pertama pembangunan Gereja Toraja Jemaat Prima Sangatta secara resmi dilakukan oleh Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, di Jalan Pongtiku No. 1. 

Acara yang berlangsung penuh kekhidmatan tersebut dihadiri ratusan jemaat, majelis gereja, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah daerah.

Prosesi tersebut menandai dimulainya pembangunan rumah ibadah yang telah lama dinantikan jemaat. 

Panitia pembangunan menjelaskan bahwa gedung gereja baru akan memiliki ukuran 45 meter x 36 meter dengan kapasitas hingga 2.200 jemaat. Proses pengerjaan ditargetkan tuntas dalam tiga tahun dengan dukungan masyarakat dan pemerintah.

Bupati Ardiansyah menegaskan bahwa keberagaman adalah kekuatan besar dalam membangun Kutim dan akan terus mendukung pembangunan rumah ibadah sebagai bentuk komitmen menjaga kerukunan di tengah masyarakat.

“Keragaman di Kutim adalah anugerah dan modal sosial untuk membangun daerah dan pembangunan gereja ini merupakan bentuk nyata penghargaan atas keberagaman sebagai bagian dari kekuatan Kutim,” ucap Ardiansyah, Kamis (13/11/25).

Ia juga memberikan apresiasi atas semangat gotong royong jemaat yang telah berhasil menghimpun dana lebih dari Rp 1,3 miliar untuk memulai pembangunan. 

Menurut Ardiansyah, kolaborasi masyarakat dan pemerintah merupakan fondasi penting dalam pembangunan sosial.

Setelah prosesi peletakan batu oleh Bupati, jemaat dan tokoh gereja juga secara simbolis turut meletakkan batu sebagai wujud dukungan terhadap pembangunan. 

“Pemerintah hadir memberikan dukungan, tetapi kekuatan terbesar selalu datang dari masyarakat dan selama kebersamaan dan partisipasi terjaga, pembangunan gereja ini pasti dapat selesai tepat waktu,” tambahnya.

Kegiatan kemudian ditutup dengan doa bersama sebagai ungkapan syukur dan harapan agar proses pembangunan berjalan lancar.

Dengan dimulainya pembangunan Gereja Toraja Jemaat Prima Sangatta, jemaat berharap ke depannya kegiatan ibadah dapat berlangsung lebih nyaman dan representatif. 

Gedung gereja baru ini juga diharapkan menjadi ikon baru umat Kristen di wilayah Sangatta serta memperkuat suasana toleransi dan persaudaraan di Kutim.(ADV)

ringkasmedia.net, kutim – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) merespons serius laporan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawan PT Pamapersada Nusantara (PAMA). 

Pemerintah menilai proses penindakan perusahaan dinilai belum mengedepankan mekanisme pembinaan yang ideal, sehingga meminta PT PAMA menghentikan sementara proses PHK serta meninjau ulang seluruh prosedur kedisiplinan.

Rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim, Kamis (13/11/2025), mempertemukan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Ketua DPRD Kutim Jimmi, Kepala Disnakertrans Kutim Roma Malau, jajaran manajemen PT PAMA, serta perwakilan pekerja. 

Pertemuan tersebut menjadi ruang klarifikasi menyusul munculnya dua laporan PHK dan satu pemberian Surat Peringatan Ketiga (SP3) terhadap karyawan.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutim, Roma Malau, menegaskan bahwa PHK seharusnya ditempuh hanya apabila proses pembinaan, komunikasi, dan evaluasi telah dilalui secara utuh.

“PHK adalah opsi paling akhir. Kita bicara tentang keberlangsungan hidup keluarga pekerja. Maka kami meminta keputusan PHK dikaji ulang demi kepastian keadilan,” ujar Roma.

Ia menyoroti informasi adanya SP3 yang dijadikan dasar PHK tanpa didahului dialog, mediasi internal, atau pendampingan serikat pekerja. 

Roma menekankan bahwa pembinaan harus dilakukan secara bertahap, bukan langsung pada pemberian hukuman tertinggi.

Sementara itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk menjaga keharmonisan hubungan industrial. 

Ia meminta Disnakertrans melakukan pemeriksaan prosedural secara menyeluruh sebelum PHK dapat terjadi.

“Saya minta Disnakertrans menelusuri satu per satu prosedurnya dan selama mekanismenya belum jelas, saya tidak ingin ada PHK di Kutim,” tegas Ardiansyah.

Selain persoalan PHK, Pemerintah Kutim juga mengingatkan PT PAMA agar terus mematuhi Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, terutama mengenai perlindungan tenaga kerja lokal dan stabilitas hubungan industrial.

Disnakertrans Kutim menyatakan siap memediasi permasalahan ini secara profesional melalui mekanisme bipartit maupun tripartit. 

Roma berharap perusahaan membuka ruang dialog secara terbuka demi penyelesaian yang adil untuk semua pihak.

“Kami berharap perusahaan melihat persoalan ini sebagai langkah menjaga harmoni dunia kerja kalau hubungan industrial kondusif, produktivitas perusahaan juga ikut meningkat,” tutup Roma.

Pemkab Kutim menegaskan komitmennya untuk melindungi hak tenaga kerja dan menjaga stabilitas sosial masyarakat, sekaligus memastikan investasi perusahaan tetap berjalan melalui hubungan industri yang sehat dan berkeadilan.(ADV)