Penulis: ringkas

ringkasmedia.net, kutim – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur terus memperkuat strategi komunikasi publik guna mempercepat penurunan angka stunting. 

Salah satu pendekatan utama ialah pemanfaatan media digital, program televisi, dan edukasi berbasis konten kreatif untuk memastikan informasi pencegahan stunting dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kepala DPPKB Kutim, Ahmad Junaedi, menyatakan bahwa perubahan pola konsumsi informasi masyarakat menjadi alasan utama pemerintah mengalihkan sebagian besar kampanye edukasi ke platform digital. 

Langkah tersebut dinilai lebih efektif untuk menjangkau generasi muda dan keluarga milenial yang sangat aktif di internet.

“Podcast dan konten digital memungkinkan masyarakat belajar kapan saja tanpa terikat waktu. Ini memberikan ruang edukasi yang lebih fleksibel,” ujar Junaedi, Selasa (11/11/25).

Podcast edukatif yang diproduksi DPPKB Kutim telah menghadirkan berbagai narasumber, mulai dari tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, hingga kementerian terkait. 

Selain itu, kerja sama dengan TVRI melalui program Publika menjadi penguat strategi komunikasi karena televisi masih berperan besar dalam penyebaran informasi ke masyarakat luas.

“Televisi tetap menjadi media yang kuat untuk menjangkau semua kelompok usia, termasuk masyarakat yang tidak aktif di media sosial,” tambah Junaedi.

Selain platform digital dan televisi, DPPKB Kutim juga memproduksi video animasi, poster digital, dan konten visual edukatif sebagai bentuk kampanye kreatif yang lebih mudah dipahami keluarga dan remaja. 

Konten-konten tersebut disebarkan melalui YouTube dan media sosial untuk memaksimalkan jangkauan.

Meski strategi digital menjadi motor utama kampanye, DPPKB memastikan bahwa pendekatan lapangan tetap berjalan beriringan. 

Penyuluhan tatap muka di posyandu, sekolah, puskesmas, dan ruang publik terus dilakukan untuk menyasar masyarakat yang belum sepenuhnya terhubung dengan internet.

Peran Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) juga menjadi ujung tombak edukasi langsung karena mampu melakukan pendekatan personal kepada keluarga berisiko stunting.

Dengan penggabungan edukasi digital, televisi, dan kampanye lapangan, DPPKB Kutim yakin penyebaran informasi yang cepat dan merata menjadi kunci mempercepat perubahan perilaku masyarakat dalam mencegah stunting.

DPPKB Kutim menegaskan bahwa inovasi komunikasi publik bukan sekadar strategi, tetapi komitmen pemerintah dalam memastikan setiap keluarga mendapatkan akses informasi kesehatan yang benar, mudah dipahami, dan dapat segera diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.(ADV)

ringkasmedia.net, kutim – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperluas pembangunan jaringan internet sebagai bagian dari percepatan transformasi digital daerah, salah satu strategi utama yang kini diterapkan adalah menjadikan kantor desa sebagai pusat pelayanan digital yang langsung terhubung dengan kebutuhan masyarakat luas.

Strategi ini dinilai efektif karena aktivitas administrasi pemerintahan paling banyak berlangsung di tingkat desa, seperti layanan kependudukan, surat keterangan, hingga pelayanan sosial. 

Dengan konektivitas digital yang kuat di kantor desa, pelayanan publik bisa dilakukan lebih cepat, efisien, dan minim hambatan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim, Roni Bonar, menyampaikan bahwa penguatan jaringan internet di kantor desa memang menjadi prioritas dalam roadmap digitalisasi Kutim.

“Kantor desa adalah pusat layanan masyarakat. Karena itu transformasi digital harus dimulai dari sana. Kalau jaringan di desa kuat, masyarakat akan merasakan langsung peningkatan kualitas pelayanan,” jelas Roni Selasa (11/11/25).

Saat ini, sebagian besar dari total 139 desa di Kutim telah terhubung dengan jaringan internet aktif, sementara dua desa sisanya dalam tahap penuntasan konektivitas. 

Pemerintah menargetkan seluruh desa dapat online secara penuh dalam waktu dekat.

Selain mempercepat pelayanan, pembangunan jaringan internet di kantor desa juga diharapkan menjadi instrumen penguatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di tingkat desa. 

Dengan sistem digital, seluruh administrasi tercatat secara otomatis dan dapat dipantau secara terstruktur.

“Kalau semua desa sudah terkoneksi internet, masyarakat tidak perlu lagi ke kecamatan atau kota hanya untuk mengurus dokumen. Semua bisa selesai dari kantor desa mereka sendiri,” ujarnya.

Transformasi digital desa juga menandai perubahan pola kerja aparatur pemerintah yang selama ini mengandalkan metode manual. 

Dengan layanan berbasis teknologi, proses pelayanan publik akan menjadi lebih cepat, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemkab Kutim menilai digitalisasi di tingkat desa bukan hanya program peningkatan layanan, tetapi juga investasi jangka panjang untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui pelayanan yang transparan dan mudah diakses.

Dengan percepatan konektivitas desa, Kutim mulai memasuki era baru di mana pelayanan pemerintahan hadir lebih dekat, lebih cepat, dan lebih modern untuk seluruh lapisan masyarakat.(ADV)

ringkasmedia.net, kutim – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur (Kutim) memberikan penegasan kepada masyarakat agar tidak menolak saat petugas melakukan pendataan keluarga berisiko stunting (KRS). 

Pendataan by name by address disebut sebagai pintu utama untuk menentukan keluarga yang berhak menerima intervensi dan bantuan pemerintah sesuai kebutuhan. 

Tanpa data, program pembangunan yang disiapkan tidak bisa diarahkan kepada keluarga yang seharusnya menjadi prioritas.

Di lapangan, masih ditemukan masyarakat yang menolak pendataan karena menganggap pemberian data identitas menimbulkan risiko, seperti penyalahgunaan informasi atau ketakutan terhadap pungutan. 

Sikap ini menjadi hambatan besar dalam penentuan penerima program, karena pemerintah tidak dapat menyasar keluarga rentan bila datanya tidak tercatat di sistem KRS.

Kepala DPPKB Kutim, Ahmad Junaedi, menegaskan bahwa pendataan tidak memiliki kaitan dengan pajak, pinjaman, ataupun pelaporan ke lembaga lain di luar urusan sosial dan kesehatan. 

“Kalau masyarakat menolak didata, pemerintah tidak bisa mengintervensi. Yang akhirnya dirugikan bukan pemerintah, tetapi keluarga itu sendiri,” ucap Ahmad Junaedi, Selasa (11/11/25).

Ia menekankan bahwa pendataan justru bertujuan agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan tidak merata tanpa mempertimbangkan tingkat kebutuhan.

Pendataan dilakukan dua kali dalam setahun untuk memastikan kondisi keluarga tercatat secara akurat dan terkini. 

Semakin banyak warga yang menerima petugas dan memberikan data, semakin besar kemampuan pemerintah menyusun intervensi yang sesuai. 

Sebaliknya, ketika masyarakat menolak, data menjadi tidak lengkap sehingga penentuan program tidak dapat dilakukan berdasarkan kondisi riil.

Junaedi juga mengingatkan bahwa pendataan menjadi dasar seluruh bentuk intervensi, tidak hanya layanan kesehatan. 

Bantuan dari lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti program rumah layak huni, sanitasi, air bersih, pendidikan, hingga penempatan tenaga kerja bergantung sepenuhnya pada data KRS. 

“Tidak ada satu pun bantuan pemerintah tanpa data, kalau datanya lengkap, intervensi bisa cepat masuk kepada keluarga yang membutuhkan,” tegasnya.

Selain untuk pemerintah, data KRS juga menjadi acuan bagi dunia usaha dan industri saat menyalurkan bantuan melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Dengan pesan ini, DPPKB berharap masyarakat tidak lagi khawatir saat petugas pendataan mendatangi rumah atau meminta dokumen keluarga.

Melalui kesadaran bersama antara masyarakat, kader Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta pemerintah daerah, pendataan diharapkan dapat berlangsung lebih lancar dan menyentuh seluruh keluarga berisiko.(ADV)

ringkasmedia.net, kutim –  Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melanjutkan penyusunan rencana pembangunan kawasan konservasi buaya di Muara Bengalon yang ditujukan bukan hanya sebagai lokasi penangkaran satwa, tetapi sebagai pusat edukasi lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

Asisten II Setkab Kutim, Noviari Noor, menyebut proyek ini merupakan bentuk keseriusan Pemkab dalam menata pembangunan ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian alam. 

Ia memastikan seluruh perencanaan dilakukan dengan pendekatan konservasi modern yang berbasis riset dan keseimbangan ekosistem.

“Konservasi ini kita rancang agar melindungi habitat buaya sekaligus memberi ruang edukasi dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat sekitar,” ujar Noviari, Senin (11/11/25).

Rancangan kawasan konservasi nantinya akan dilengkapi pusat informasi lingkungan, ruang observasi satwa, serta jalur edukasi alam yang dapat diakses pelajar, wisatawan, dan peneliti. 

Pemerintah juga membuka peluang kolaborasi akademisi dan lembaga riset untuk memastikan kawasan dikelola secara ilmiah dan berkelanjutan.

Selain menjadi pusat pembelajaran mengenai ekosistem buaya dan pesisir, kawasan ini dirancang berperan sebagai penggerak ekonomi hijau. 

Masyarakat lokal akan diberdayakan melalui pengembangan usaha-usaha pendukung, seperti pemandu wisata edukasi, produksi kuliner lokal, hingga jasa transportasi wisata pesisir.

Menurut Noviari, investasi yang masuk nantinya harus memiliki rekam jejak yang baik dalam pengelolaan konservasi. 

Ia menegaskan bahwa Pemkab tidak menginginkan investor yang hanya mengejar keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan aspek lingkungan.

“Kami tidak sekadar mencari investor yang kami butuhkan adalah mitra yang benar-benar paham konservasi dan siap memegang komitmen perlindungan lingkungan,” tegasnya.

Pemerintah optimistis kawasan konservasi buaya Bengalon akan menjadi ikon baru pariwisata edukasi Kutim, sekaligus contoh nyata bahwa sektor pesisir dapat tumbuh tanpa merusak habitat alami.

Dengan perencanaan yang terarah, Pemkab berharap kehadiran kawasan konservasi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, dunia pendidikan, serta pelestarian lingkungan pesisir Kutim.(ADV)

ringkasmedia.net, kutim –  Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melanjutkan penyusunan rencana pembangunan kawasan konservasi buaya di Muara Bengalon yang ditujukan bukan hanya sebagai lokasi penangkaran satwa, tetapi sebagai pusat edukasi lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

Asisten II Setkab Kutim, Noviari Noor, menyebut proyek ini merupakan bentuk keseriusan Pemkab dalam menata pembangunan ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian alam. 

Ia memastikan seluruh perencanaan dilakukan dengan pendekatan konservasi modern yang berbasis riset dan keseimbangan ekosistem.

“Konservasi ini kita rancang agar melindungi habitat buaya sekaligus memberi ruang edukasi dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat sekitar,” ujar Noviari, Senin (11/11/25).

Rancangan kawasan konservasi nantinya akan dilengkapi pusat informasi lingkungan, ruang observasi satwa, serta jalur edukasi alam yang dapat diakses pelajar, wisatawan, dan peneliti. 

Pemerintah juga membuka peluang kolaborasi akademisi dan lembaga riset untuk memastikan kawasan dikelola secara ilmiah dan berkelanjutan.

Selain menjadi pusat pembelajaran mengenai ekosistem buaya dan pesisir, kawasan ini dirancang berperan sebagai penggerak ekonomi hijau. 

Masyarakat lokal akan diberdayakan melalui pengembangan usaha-usaha pendukung, seperti pemandu wisata edukasi, produksi kuliner lokal, hingga jasa transportasi wisata pesisir.

Menurut Noviari, investasi yang masuk nantinya harus memiliki rekam jejak yang baik dalam pengelolaan konservasi. 

Ia menegaskan bahwa Pemkab tidak menginginkan investor yang hanya mengejar keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan aspek lingkungan.

“Kami tidak sekadar mencari investor yang kami butuhkan adalah mitra yang benar-benar paham konservasi dan siap memegang komitmen perlindungan lingkungan,” tegasnya.

Pemerintah optimistis kawasan konservasi buaya Bengalon akan menjadi ikon baru pariwisata edukasi Kutim, sekaligus contoh nyata bahwa sektor pesisir dapat tumbuh tanpa merusak habitat alami.

Dengan perencanaan yang terarah, Pemkab berharap kehadiran kawasan konservasi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, dunia pendidikan, serta pelestarian lingkungan pesisir Kutim.(ADV)

ringkasmedia.net, kutim – Kecamatan Telen kini memasuki babak baru dalam pelayanan energi, setelah bertahun-tahun menunggu, seluruh desa di wilayah tersebut telah resmi menikmati listrik selama 24 jam penuh. 

Pencapaian ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah bersama PLN untuk memperluas akses energi hingga ke wilayah pedalaman Kutai Timur (Kutim).

Camat Telen, Petrus Ivung, mengungkapkan bahwa seluruh desa tanpa terkecuali saat ini sudah teraliri listrik aktif dan masih ada kebutuhan penambahan infrastruktur jaringan di beberapa titik agar distribusi listrik semakin stabil dan merata.

“Untuk aliran listrik semuanya sudah teraliri 24 jam dan hanya saja masyarakat masih mengusulkan penambahan tiang listrik di beberapa wilayah,” jelas Petrus Senin (10/11/25).

Usulan tambahan infrastruktur tersebut terutama muncul dari warga Muara Pantun dan Juq Ayaq, di mana permukiman penduduk tersebar hingga ke wilayah perbukitan. 

Saat ini, tiang listrik baru terpasang hingga kilometer tiga, sementara daerah permukiman warga menjangkau hingga kilometer sepuluh.

Petrus menuturkan bahwa sebagian besar desa di Telen kini telah terhubung dengan jaringan PLN dan mandiri dalam pemenuhan kebutuhan listrik sehari-hari. 

Ia mencontohkan Desa Rantau Panjang dan Long Noran, yang telah menikmati listrik 24 jam dari jaringan PLN yang terhubung dari wilayah Muara Wahau.

“Yang menarik, Rantau Panjang itu mengambil jaringan dari Muara Wahau dan harus membuka jalur listrik melewati area perkebunan sawit, jadi memang ada kerja sama lintas wilayah demi layanan masyarakat,” terang.

Desa lain seperti Longnoran juga telah mendapatkan suplai listrik dari pusat jaringan PLN yang berada di Long Segar, yang turut melayani desa-desa lain seperti Kernyayan, Long Melah, Long Segar, dan Marah Haloq.

Meski demikian, ia menekankan bahwa usulan penambahan tiang listrik tetap akan menjadi perhatian pemerintah kecamatan agar seluruh rumah warga dapat merasakan kualitas distribusi yang sama.(ADV)

ringkasmedia.net, kutim – Kecamatan Telen kini memasuki babak baru dalam pelayanan energi, setelah bertahun-tahun menunggu, seluruh desa di wilayah tersebut telah resmi menikmati listrik selama 24 jam penuh. 

Pencapaian ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah bersama PLN untuk memperluas akses energi hingga ke wilayah pedalaman Kutai Timur (Kutim).

Camat Telen, Petrus Ivung, mengungkapkan bahwa seluruh desa tanpa terkecuali saat ini sudah teraliri listrik aktif dan masih ada kebutuhan penambahan infrastruktur jaringan di beberapa titik agar distribusi listrik semakin stabil dan merata.

“Untuk aliran listrik semuanya sudah teraliri 24 jam dan hanya saja masyarakat masih mengusulkan penambahan tiang listrik di beberapa wilayah,” jelas Petrus Senin (10/11/25).

Usulan tambahan infrastruktur tersebut terutama muncul dari warga Muara Pantun dan Juq Ayaq, di mana permukiman penduduk tersebar hingga ke wilayah perbukitan. 

Saat ini, tiang listrik baru terpasang hingga kilometer tiga, sementara daerah permukiman warga menjangkau hingga kilometer sepuluh.

Petrus menuturkan bahwa sebagian besar desa di Telen kini telah terhubung dengan jaringan PLN dan mandiri dalam pemenuhan kebutuhan listrik sehari-hari. 

Ia mencontohkan Desa Rantau Panjang dan Long Noran, yang telah menikmati listrik 24 jam dari jaringan PLN yang terhubung dari wilayah Muara Wahau.

“Yang menarik, Rantau Panjang itu mengambil jaringan dari Muara Wahau dan harus membuka jalur listrik melewati area perkebunan sawit, jadi memang ada kerja sama lintas wilayah demi layanan masyarakat,” terang.

Desa lain seperti Longnoran juga telah mendapatkan suplai listrik dari pusat jaringan PLN yang berada di Long Segar, yang turut melayani desa-desa lain seperti Kernyayan, Long Melah, Long Segar, dan Marah Haloq.

Meski demikian, ia menekankan bahwa usulan penambahan tiang listrik tetap akan menjadi perhatian pemerintah kecamatan agar seluruh rumah warga dapat merasakan kualitas distribusi yang sama.(ADV)

ringkasmedia.net, kutim – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memantapkan langkah menuju tata kelola pemerintahan berbasis teknologi melalui kegiatan Sosialisasi Program Smart City 2025 yang digelar di Hotel Victoria Sangatta, Senin (10/11/2025). 

Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam membangun daerah cerdas, efisien, dan terkoneksi.

Sosialisasi tersebut menghadirkan beragam unsur, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaku usaha, perbankan, dunia pendidikan, hingga relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

Pelibatan multisektor ini dinilai sangat penting agar program Smart City tidak hanya terbatas pada lingkungan pemerintahan, tetapi benar-benar menyentuh ekosistem masyarakat secara luas.

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo Staper) Kutim, Sulisman, menyampaikan bahwa program Smart City telah dijalankan sejak 2018 sebagai bagian dari program nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). 

Evaluasi dan sosialisasi dilakukan setiap tahun untuk memastikan implementasi berjalan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

“Smart City di Kutim bukan hal baru lagi, program ini sudah berjalan sejak 2018 dan setiap tahun kami lakukan evaluasi serta sosialisasi dan seluruh Dewan Smart City dilibatkan, termasuk OPD, dunia usaha, perbankan, hingga komunitas digital,” ujar Sulisman, Senin (10/11/2025).

Menurutnya, keberhasilan Smart City tidak hanya diukur dari penggunaan teknologi, tetapi dari kesediaan seluruh pihak untuk berkolaborasi dan berinovasi bersama demi perubahan positif dalam pelayanan publik.

Sulisman menambahkan bahwa implementasi Smart City Kutim dibangun berdasarkan lima pilar utama: smart government, smart economy, smart living, smart environment, dan smart society. 

Kelima pilar tersebut dirancang untuk menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, transparan, berbasis data, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Harapan kami, melalui sosialisasi ini dapat terbangun kolaborasi kuat antara pemerintah, UMKM, pelaku usaha, perbankan, dan relawan TIK dengan kerja sama kolektif, Kutim bisa menjadi daerah yang cerdas, efisien, dan benar-benar terkoneksi,” jelasnya.

Melalui penguatan sinergi lintas sektor, Pemkab Kutim berharap pembangunan Smart City dapat meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan sekaligus membuka peluang ekonomi dan inovasi masyarakat. 

Semua langkah ini dirancang untuk mendorong Kutim menuju daerah cerdas yang maju, inklusif, dan berdaya saing tinggi.(ADV)

ringkasmedia.net, kutim – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memantapkan langkah menuju tata kelola pemerintahan berbasis teknologi melalui kegiatan Sosialisasi Program Smart City 2025 yang digelar di Hotel Victoria Sangatta, Senin (10/11/2025). 

Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam membangun daerah cerdas, efisien, dan terkoneksi.

Sosialisasi tersebut menghadirkan beragam unsur, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaku usaha, perbankan, dunia pendidikan, hingga relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

Pelibatan multisektor ini dinilai sangat penting agar program Smart City tidak hanya terbatas pada lingkungan pemerintahan, tetapi benar-benar menyentuh ekosistem masyarakat secara luas.

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo Staper) Kutim, Sulisman, menyampaikan bahwa program Smart City telah dijalankan sejak 2018 sebagai bagian dari program nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). 

Evaluasi dan sosialisasi dilakukan setiap tahun untuk memastikan implementasi berjalan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

“Smart City di Kutim bukan hal baru lagi, program ini sudah berjalan sejak 2018 dan setiap tahun kami lakukan evaluasi serta sosialisasi dan seluruh Dewan Smart City dilibatkan, termasuk OPD, dunia usaha, perbankan, hingga komunitas digital,” ujar Sulisman, Senin (10/11/2025).

Menurutnya, keberhasilan Smart City tidak hanya diukur dari penggunaan teknologi, tetapi dari kesediaan seluruh pihak untuk berkolaborasi dan berinovasi bersama demi perubahan positif dalam pelayanan publik.

Sulisman menambahkan bahwa implementasi Smart City Kutim dibangun berdasarkan lima pilar utama: smart government, smart economy, smart living, smart environment, dan smart society. 

Kelima pilar tersebut dirancang untuk menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, transparan, berbasis data, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Harapan kami, melalui sosialisasi ini dapat terbangun kolaborasi kuat antara pemerintah, UMKM, pelaku usaha, perbankan, dan relawan TIK dengan kerja sama kolektif, Kutim bisa menjadi daerah yang cerdas, efisien, dan benar-benar terkoneksi,” jelasnya.

Melalui penguatan sinergi lintas sektor, Pemkab Kutim berharap pembangunan Smart City dapat meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan sekaligus membuka peluang ekonomi dan inovasi masyarakat. 

Semua langkah ini dirancang untuk mendorong Kutim menuju daerah cerdas yang maju, inklusif, dan berdaya saing tinggi.(ADV)

ringkasmedia.net, kutim – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) untuk memasuki era transformasi digital kembali ditegaskan melalui kegiatan Sosialisasi Program Smart City 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) di Hotel Victoria Sangatta, Senin (10/11/2025). 

Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam menyatukan arah pembangunan daerah berbasis teknologi dan tata kelola pemerintahan modern.

Sosialisasi tersebut mengupas kebutuhan digitalisasi di seluruh lini pemerintahan, mulai dari layanan publik, penyediaan akses internet, hingga sistem administrasi berbasis data terintegrasi. 

Selain perangkat daerah, kegiatan ini juga melibatkan unsur akademisi dan mitra strategis sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem Smart City secara menyeluruh.

Plt. Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setkab Kutim, Trisno, menegaskan bahwa Smart City bukan hanya soal penerapan aplikasi digital, melainkan transformasi cara kerja pemerintah untuk menghadirkan pelayanan yang sederhana, cepat, dan tepat sasaran.

“Transformasi digital adalah kebutuhan mutlak dan pemerintah harus menghadirkan layanan yang efisien, transparan, dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Trisno, Senin (10/11/2025).

Ia mengapresiasi langkah Diskominfo Staper Kutim yang telah memperluas konektivitas internet sampai ke desa-desa dari total 142 desa dan kelurahan, seluruhnya kini tercatat telah terhubung dengan jaringan digital. 

Hal itu diyakini sebagai capaian penting menuju Smart Governance dan menjadi fondasi kokoh untuk tahap digitalisasi berikutnya.

Namun begitu, Trisno menekankan bahwa tantangan terbesar ke depan bukan lagi sekadar menyediakan internet, melainkan menghadirkan keterhubungan data dan sinergi kebijakan antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Smart City tidak bisa berhasil jika berjalan sendiri-sendiri, pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat harus bergerak bersama, yang kita bangun adalah ekosistem cerdas, bukan hanya teknologi,” tegasnya.

Ia optimistis bahwa Kutim berada di jalur yang benar menuju target Kutim Maju 2045 melalui penguatan digitalisasi pelayanan masyarakat dan efektivitas tata kelola birokrasi. 

Semangat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diyakini akan menjadi faktor penentu dalam mewujudkan daerah yang modern, inklusif, dan berdaya saing.(ADV)