Penulis: ringkas

ringkasmedia.net, kutim – Pemerintah Desa Swarga Bara menegaskan komitmennya meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan Pusat Kesehatan Desa (Puskesdes) baru yang saat ini memasuki tahap akhir pengerjaan. 

Fasilitas kesehatan ini menjadi salah satu program prioritas desa untuk memastikan pelayanan medis lebih cepat, nyaman, dan mudah dijangkau seluruh warga.

Kepala Desa Swarga Bara, Wahyuddin Usman, menyampaikan bahwa pembangunan Puskesdes baru hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan akses layanan kesehatan yang memadai. 

Selama ini sebagian warga masih harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pelayanan medis yang lengkap.

“Harapan kami sederhana yaitu tidak boleh ada warga yang kesulitan berobat hanya karena jarak dan Puskesdes ini dibangun agar pelayanan kesehatan betul-betul hadir dekat dengan masyarakat,” tegas Wahyuddin, Kamis (13/11/25).

Bangunan Puskesdes dirancang dengan ruang pemeriksaan yang lebih luas dan tertata, dilengkapi sistem pencatatan digital untuk mempermudah proses pelayanan. 

Dengan sistem digital, tenaga kesehatan dapat bekerja lebih efektif dalam pencatatan pasien, penegakan diagnosis, hingga pemantauan perkembangan kesehatan masyarakat.

“Kami ingin pelayanan nanti berlangsung cepat, tertib, dan profesional dan reknologi akan sangat membantu pelayanan medis di desa,” tambahnya.

Selain pelayanan kesehatan dasar, Puskesdes Swarga Bara juga disiapkan sebagai pusat edukasi masyarakat. 

Program-program seperti imunisasi, penyuluhan gizi, edukasi kesehatan ibu dan anak, serta pemeriksaan rutin balita akan menjadi agenda tetap demi meningkatkan kesadaran hidup sehat di tingkat keluarga.

Tenaga kesehatan telah disiapkan untuk menempati fasilitas baru ini, termasuk bidan desa, perawat, dan petugas kesehatan keliling untuk menjangkau masyarakat rentan seperti lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. 

Wahyuddin menegaskan bahwa pembangunan Puskesdes bukan sekadar penyelesaian infrastruktur, tetapi sebagai langkah nyata pemerintah desa menghadirkan pelayanan publik berkualitas.

“Yang kami kejar bukan hanya bangunan selesai, tetapi bagaimana warga merasa aman karena kesehatan mereka diperhatikan,” ujarnya.

Progres pembangunan Puskesdes sudah mencapai 80 persen dan ditargetkan rampung tahun depan. 

Setelah fisik bangunan selesai, tahap pengadaan perlengkapan medis dan penyiapan sistem pelayanan akan langsung berjalan sebelum fasilitas resmi dibuka untuk masyarakat.

Dengan hadirnya Puskesdes baru, Pemerintah Desa Swarga Bara optimistis kualitas kesehatan masyarakat akan meningkat, deteksi penyakit bisa dilakukan lebih cepat, dan angka rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut dapat ditekan.(ADV)

ringkasmedia.net, kutim – Tiga destinasi wisata di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tercatat menempati posisi teratas sebagai destinasi dengan jumlah kunjungan tertinggi sepanjang tahun 2025, ketiganya yakni Pantai Marang, Pantai Jebu-Jebu, serta Embung Banyulangit di Kombeng, terbukti menjadi daya tarik utama bagi wisatawan lokal maupun luar daerah.

Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kutim, Ahmad Rifani, menyebutkan bahwa lonjakan kunjungan pada tiga destinasi tersebut memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata. 

Pertumbuhan kunjungan tercatat meningkat sejak awal tahun, terutama seiring semakin banyaknya kegiatan berbasis pariwisata yang digelar di kawasan tersebut.

“Destinasi yang paling ramai dikunjungi tahun ini berdasarkan data adalah Pantai Marang, Pantai Jepu-Jepu, dan Embung Banyulangit dan ketiganya menjadi penyumbang terbesar dalam pergerakan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi wisata tersebut,” ujar Ahmad Rifani, Kamis (13/11/25).

Menurutnya, aktivitas ekonomi di daerah wisata meningkat pesat terutama di sektor kuliner, produk UMKM, penyewaan fasilitas wisata, hingga transportasi. 

Hal ini memperlihatkan bahwa pariwisata bukan hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga mendorong kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Meski tiga destinasi tersebut menjadi yang terpadat, Rifani menegaskan bahwa destinasi lainnya tetap menunjukkan pertumbuhan. 

Di berbagai kecamatan, daya tarik wisata terus dikembangkan dan saling bersaing secara positif untuk menarik jumlah kunjungan yang lebih tinggi.

“Destinasi lain pun sebenarnya terus berkembang dan bersaing dan bahkan beberapa sedang mengalami peningkatan kunjungan yang cukup baik berkat pengelolaan yang semakin mandiri dan inovatif oleh masyarakat maupun pemerintah desa,” jelasnya.

Dinas Pariwisata Kutim menilai keberhasilan ini tak terlepas dari kolaborasi pengelola wisata, komunitas lokal, dan pelaku UMKM yang turut berperan dalam menciptakan pengalaman wisata yang variatif.

Dengan tren kunjungan yang terus meningkat, Kutaim dinilai memiliki peluang besar untuk memperluas jaringan pariwisata sekaligus memperkuat posisi sebagai salah satu daerah tujuan wisata unggulan.(ADV)

ringkasmedia.net, kutim – Pemerintah Kecamatan Sangatta Selatan terus mendorong lahirnya pusat ekonomi baru melalui perencanaan kawasan pelayanan terpadu yang akan ditempatkan di jalur strategis Poros Sangatta–Bontang. 

Kawasan tersebut dirancang menjadi pusat aktivitas warga sekaligus wadah tumbuhnya usaha masyarakat.

Plt Camat Sangatta Selatan, Rusmiati SE, menjelaskan bahwa konsep pembangunan tidak hanya berfokus pada fasilitas pemerintahan, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan area komersial dan ekonomi rakyat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

“Kawasan terpadu ini bukan hanya bangunan layanan publik, tapi pusat konsentrasi ekonomi yang diharapkan memberi manfaat langsung untuk warga,” ujar Rusmiati, Rabu (12/11/25).

Ia menyampaikan bahwa kawasan ini akan menggabungkan sejumlah fasilitas, seperti gedung pelayanan administrasi, pusat UMKM, area kuliner, serta ruang terbuka publik yang dapat digunakan masyarakat dengan demikian, roda ekonomi dapat berputar dari berbagai lini secara serempak.

Pemerintah kecamatan juga menilai jalur poros memiliki potensi besar karena tingginya arus pengguna jalan antardaerah. 

Dengan keberadaan rest area dan pusat kegiatan masyarakat, wilayah Sangatta Selatan berpeluang menjadi tujuan persinggahan sekaligus pasar bagi pelaku usaha lokal.

“Kita ingin warga datang mengurus layanan sekaligus bisa berbelanja, berdagang, atau berkegiatan dan dari situlah geliat ekonomi terbentuk,” tambahnya.

Selain manfaat ekonomi, pembangunan kawasan terpadu juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Penataan seluruh unit layanan dalam satu area akan memangkas jarak dan waktu yang selama ini sering menjadi keluhan warga saat mengurus administrasi pemerintahan.

Rusmiati menegaskan bahwa rencana tersebut masih berada dalam tahap perencanaan awal dan akan dibahas bersama masyarakat serta pihak desa. 

Dukungan warga menjadi syarat utama agar pembangunan berlangsung tanpa menimbulkan hambatan sosial.

Pemerintah kecamatan optimistis kawasan terpadu mampu menciptakan pusat pertumbuhan wilayah yang baru dan membuka ruang usaha, lapangan kerja, dan memperkuat identitas ekonomi Sangatta Selatan sebagai wilayah yang berkembang berbasis masyarakat.(ADV)

ringkasmedia.net, kutim – Pemerintah Kecamatan Sangatta Selatan kembali menyoroti pentingnya pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang lebih transparan dan berdampak langsung bagi masyarakat. 

Plt. Camat Sangatta Selatan, Rusmiati SE, menegaskan bahwa perusahaan, khususnya Pertamina, perlu membuka informasi CSR secara jelas agar masyarakat mengetahui bentuk kontribusi perusahaan terhadap daerah.

Menurut Rusmiati, banyak warga selama ini belum mengetahui apa saja program CSR yang telah dilakukan perusahaan karena kurangnya publikasi dan keterbukaan informasi. 

Akibatnya, masyarakat merasa manfaat keberadaan perusahaan belum sepenuhnya dirasakan.

“Kami ingin CSR yang transparan dan bisa dipantau serta masyarakat harus tahu rencana, anggaran, dan lokasi pelaksanaan CSR di wilayah mereka,” ujar Rusmiati, Rabu (12/11/25).

Ia menilai keterbukaan informasi CSR penting untuk memastikan program benar-benar menyentuh sektor prioritas sesuai kebutuhan warga, bukan sekadar kegiatan simbolik tanpa dampak berkelanjutan.

Salah satu persoalan mendesak yang disampaikan warga Sangatta Selatan adalah perbaikan infrastruktur jalan, terutama akses jalan lingkungan yang rusak dan mengganggu aktivitas masyarakat. 

Rusmiati menegaskan bahwa sektor tersebut layak menjadi prioritas dalam perencanaan CSR perusahaan.

“Jalan rusak tidak hanya menghambat ekonomi, tetapi juga mengancam keselamatan warga dan CSR harus diarahkan ke sektor yang paling dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.

Untuk memperkuat efektivitas, Pemerintah Kecamatan Sangatta Selatan menyatakan siap menjembatani penyusunan CSR dengan pola kolaborasi antara perusahaan, lembaga desa, dan masyarakat.

Rusmiati menekankan bahwa CSR perusahaan harus mencerminkan rasa tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional, mengingat fasilitas publik seperti jalan dan lingkungan juga digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan.

Ia berharap CSR tidak berhenti sebagai formalitas perusahaan, tetapi menjadi bagian nyata dari pembangunan sosial dan infrastruktur di daerah.(ADV)

ringkasmedia.net, kutim – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus memperkuat langkah menuju pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan. 

Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Pendahuluan Kajian Kelayakan Teknis, Ekonomi, dan Lingkungan Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang digelar di Hotel Victoria Sangatta, Rabu 12 November 2025.

Kegiatan FGD menghadirkan unsur pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan perwakilan masyarakat. 

Diskusi ini dimaksudkan untuk menyatukan pemahaman serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam merumuskan strategi pembangunan TPST yang mampu menjadi solusi jangka panjang dalam penanganan sampah di Kutim.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, yang hadir sekaligus membuka kegiatan, menegaskan bahwa kajian kelayakan TPST menjadi langkah ilmiah yang wajib dilakukan sebelum memasuki tahap konstruksi.

“FGD ini merupakan tahapan penting untuk memastikan pembangunan TPST dilaksanakan berdasarkan kajian teknis, ekonomi, dan lingkungan yang matang. Kita ingin pengelolaan sampah di Kutim berjalan efisien, berkelanjutan, dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat,” ujar Noviari, Rabu (12/11/25).

Dengan volume sampah mencapai sekitar 220 ton per hari, Kutim dinilai membutuhkan pola manajemen baru yang tidak sekadar mengumpulkan dan membuang, melainkan mengolah dan memanfaatkan sampah secara produktif. Konsep Reduce, Reuse, Recycle (3R) menjadi landasan utama dalam pembangunan TPST.

Selain membahas teknis pengolahan sampah, FGD juga mengulas rencana relokasi Daerah Kawasan Aktivitas (DKA) agar pemanfaatan lahan tetap sesuai ketentuan tata ruang dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan.

“Kami telah mengantongi beberapa calon lokasi untuk DKA dan TPST, tetapi semuanya harus melalui kajian mendalam agar tidak menyalahi aturan tata ruang dan tetap menjaga keseimbangan lingkungan,” jelas Noviari.

Melalui sistem TPST, sampah akan dipilah sejak dari sumbernya. Sampah organik akan diolah menjadi kompos atau sumber energi, sedangkan sampah non-organik diarahkan untuk didaur ulang hingga memiliki nilai jual. 

Hanya sekitar 30 persen residu akhir yang akan masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yang juga akan ditingkatkan dengan sistem sanitary landfill untuk menggantikan pola pembuangan konvensional.

FGD turut menegaskan bahwa keberhasilan sistem TPST sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. 

Edukasi dan perubahan perilaku menjadi kunci agar pemilahan sampah dari rumah dapat berlangsung secara konsisten.

Noviari kembali mengingatkan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah.

“Pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama jika masyarakat ikut memilah dan mengurangi sampah dari sumbernya, maka manfaatnya akan besar untuk semua pihak,” tegasnya.

Pemkab Kutim optimistis hasil kajian yang disusun melalui FGD ini menjadi pondasi kuat dalam membangun TPST modern yang mendukung visi Kutai Timur Bersih, Hijau, dan Berkelanjutan.(ADV)

ringkasmedia.net, kutim – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat pembenahan sektor lingkungan melalui rencana besar relokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Batuta ke lokasi baru di Kilometer 5. 

Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah di Kutim berjalan lebih ramah lingkungan, aman, dan sesuai standar teknis modern.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, menjelaskan bahwa kondisi TPA Batuta saat ini sudah tidak lagi memenuhi syarat pengelolaan jangka panjang. 

Selain keterbatasan lahan, sistem pembuangan lama dinilai berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

“TPA Batuta sudah tidak ideal untuk kebutuhan ke depan. Karena itu relokasi diperlukan ke lokasi yang lebih terukur, aman, dan memenuhi aspek kajian lingkungan,” ujar Noviari saat ditemui Rabu (12/11/25).

Kajian teknis terhadap calon lokasi baru tengah dilakukan secara komprehensif, termasuk menilai risiko pencemaran lingkungan, jarak aman dari pemukiman, kondisi tanah, hingga akses transportasi sampah dari wilayah perkotaan. 

Lokasi Kilometer 5 dipilih berdasarkan hasil analisis awal yang mencakup aspek keselamatan dan efisiensi pengangkutan.

Menurut Noviari, pembangunan fasilitas TPA yang baru akan berbeda dengan pola lama. 

TPA tidak lagi menjadi tempat menumpuk sampah, tetapi berfungsi sebagai pusat pengolahan residu akhir setelah proses pemilahan dilakukan di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).

TPA baru direncanakan menggunakan teknologi sanitary landfill, yang jauh lebih aman dibanding sistem open dumping. 

Teknologi ini mampu mengendalikan bau, gas metana, dan potensi longsor sampah sekaligus mencegah perembesan lindi ke tanah.

“Sanitary landfill adalah peningkatan besar dalam sektor pengelolaan sampah Kutim dan ini bentuk keseriusan pemerintah dalam menghadirkan penataan lingkungan yang modern dan berbasis sains,” tegas Noviari.

Relokasi TPA juga menjadi bagian dari strategi Kutim untuk memperkuat kebersihan kota dan meningkatkan peluang kembali meraih penghargaan Adipura, mengingat sistem pengelolaan sampah menjadi indikator penting dalam penilaiannya.

Pemerintah memastikan seluruh proses pembangunan dilakukan secara bertahap dan melalui perencanaan matang demi menjamin tidak ada dampak lingkungan yang merugikan masyarakat.(ADV)

ringkasmedia.net, kutim – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengambil langkah serius untuk mengatasi persoalan jaringan internet yang masih menjadi hambatan di sejumlah wilayah dan instansi pemerintahan. 

Pembenahan dilakukan bukan hanya pada sisi infrastruktur, tetapi juga pada sistem pengelolaan jaringan yang selama ini dinilai belum efisien.

Kepala Diskominfo Kutim, Ronny Bonar, mengungkapkan bahwa masalah koneksi internet lambat di beberapa titik ternyata bukan sepenuhnya disebabkan oleh lemahnya sinyal, melainkan karena sistem kuota internet yang cepat habis sebelum masa penggunaan. 

Kondisi ini menyebabkan layanan jaringan langsung melambat bahkan terputus, sehingga berdampak pada pelayanan publik dan administrasi pemerintah.

“Memang sulit untuk mengatasi blankspot, kadang jaringan lambat bukan karena sinyal, tapi karena kuotanya habis,” jelas Ronny, Rabu (12/11/25).

Ia menjelaskan, sejumlah fasilitas pemerintahan dan area pelayanan publik masih menggunakan sistem kuota, terutama titik-titik jaringan yang terhubung melalui provider seluler. 

Ketika kuota habis, jaringan langsung tidak bisa digunakan secara maksimal, berbeda dengan sistem kecepatan (bandwidth) yang lebih stabil namun memiliki biaya operasional lebih besar.

Sebagai langkah solusi, Diskominfo kini sedang melakukan evaluasi dan penataan ulang pemetaan jaringan. 

Evaluasi tersebut meliputi penentuan instansi mana yang paling tepat menggunakan skema kuota dan mana yang harus dialihkan ke sistem kecepatan agar pelayanan publik tidak terganggu.

“Sekarang kita sedang petakan ulang, tujuannya supaya pengelolaan anggaran lebih efisien, dan koneksi bisa lebih maksimal untuk layanan yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.

Penataan tersebut akan menjadi dasar perencanaan anggaran pada perubahan APBD 2025, sehingga penggunaan internet pemerintah menjadi lebih optimal dan tepat sasaran. 

Diskominfo juga memastikan pembiayaan jaringan tidak hanya fokus pada peningkatan teknologi, tetapi juga tata kelola agar tidak terjadi pemborosan kuota.

Ronny menegaskan bahwa internet memegang peran vital dalam pelayanan publik, mulai dari administrasi data kependudukan, layanan kesehatan, pendidikan, perizinan, hingga koordinasi antarperangkat daerah.

“Harapannya, dengan pengelolaan yang lebih baik, internet bisa lebih efektif digunakan untuk masyarakat dan pelayanan publik di Kutim,” pungkasnya.

Dengan pembenahan menyeluruh pada sistem jaringan dan manajemen internet, pemerintah daerah optimistis transformasi digital Kutim dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(ADV)

ringkasmedia.net, kutim – Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur (Dinkes Kutim) menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya angka Penyakit Tidak Menular (PTM) pada kelompok usia produktif. 

Kondisi ini dianggap mengkhawatirkan karena penyakit kronis yang sebelumnya banyak menyerang lanjut usia kini justru ditemukan pada anak muda.

Perubahan tren kesehatan terlihat jelas pada kasus diabetes melitus dan hipertensi yang terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. 

Kelompok usia 20–35 tahun menjadi rentan, bahkan beberapa di antaranya telah menunjukkan komplikasi dini.

Plt. Kepala Dinkes Kutim, Sumarno, menyebut bahwa perubahan gaya hidup menjadi penyebab paling signifikan. 

Menurutnya, pola makan yang tidak seimbang dan minimnya aktivitas fisik membuat anak muda lebih mudah terserang penyakit kronis.

“Sekarang anak-anak remaja sudah banyak yang kena kencing manis, ini akibat gaya hidup yang tidak sehat,” tegas Sumarno, Rabu (12/11/25).

Ia mengungkapkan bahwa fenomena tersebut berkaitan langsung dengan meningkatnya kebiasaan konsumsi minuman manis, makanan cepat saji, begadang, pola hidup masyarakat modern dinilai semakin menjauh dari standar kesehatan ideal.

Lebih lanjut, Dinkes Kutim berencana memperluas program promosi kesehatan dan deteksi dini di sekolah, kampus, perusahaan, serta fasilitas kesehatan tingkat pertama. 

Tujuannya agar masyarakat tidak hanya fokus pada pengobatan, melainkan mulai menerapkan pencegahan sejak dini.

“PTM ini sebenarnya bisa dicegah. Kuncinya ada pada perubahan kebiasaan harian, kalau pola hidup masyarakat membaik, kasus diabetes, hipertensi, dan kolesterol bisa ditekan secara signifikan,” terangnya.

Dinkes Kutim juga mendorong masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat melalui Cek kesehatan berkala, hindari asap rokok, rajin beraktivitas fisik, Diet sehat seimbang, Istirahat cukup, dan Kelola stres. 

Dengan upaya bersama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, Dinkes Kutim optimistis peningkatan kasus PTM pada usia produktif dapat dikendalikan serta tidak berkembang menjadi beban kesehatan jangka panjang.(ADV)

ringkasmedia.net, kutim – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperkuat strategi pencegahan stunting melalui pola pendampingan berjenjang yang dimulai sejak remaja, dilanjutkan pada masa kehamilan, persalinan, hingga fase tumbuh kembang balita. 

Pendekatan ini diyakini mampu menghasilkan generasi Kutim yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan.

Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim, Sumarno, menyebut bahwa keberhasilan penanganan stunting tidak hanya ditentukan oleh pemberian makanan bergizi kepada balita, tetapi harus dimulai jauh sebelum anak dilahirkan.

“Kalau kita ingin anak tumbuh optimal, pendampingan tidak boleh terjadi hanya setelah lahir. Stunting harus dicegah sejak remaja, dari kesehatan darah hingga kesiapan reproduksi,” ujar Sumarno, Selasa (11/11/25).

Di fase remaja putri, pemerintah fokus pada pemenuhan gizi dan pencegahan anemia, termasuk distribusi tablet tambah darah, edukasi kesehatan reproduksi, dan kampanye konsumsi makanan bergizi di sekolah.

Tahap ini dipandang sebagai pondasi agar perempuan memasuki usia dewasa dengan kondisi nutrisi yang kuat.

Masuk ke fase kehamilan, ibu hamil mendapatkan pemantauan berkala, kelas edukasi gizi, pemeriksaan kandungan, hingga dukungan psikologis untuk memastikan kesehatan ibu dan janin terjaga. 

Petugas kesehatan dikerahkan untuk mengawasi konsumsi zat besi, protein, dan pemenuhan nutrisi lain.

Pada masa pasca melahirkan dan menyusui, pendampingan difokuskan pada keberhasilan pemberian ASI eksklusif, edukasi MPASI, dan pemantauan tumbuh kembang. 

Tenaga kesehatan mengidentifikasi risiko stunting sedini mungkin untuk memastikan intervensi tepat sasaran.

“Stunting bukan hanya soal pendek, dampak terbesarnya ada pada otak karena itu pemantauan balita sangat penting sampai usia lima tahun,” tegas Sumarno.

Pendekatan berkelanjutan ini melibatkan berbagai unsur, termasuk PKK, kader TPK, posyandu, sekolah, perangkat desa, hingga tokoh masyarakat. Sinergi tersebut dibutuhkan agar praktik gizi, sanitasi, dan pola asuh sehat menjadi budaya di tingkat keluarga.

Dinkes Kutim juga memperkuat edukasi publik berbasis lapangan mulai dari penyuluhan kesehatan, demonstrasi memasak sehat, hingga kunjungan rumah untuk memastikan anak berisiko tidak luput dari intervensi.

Pemerintah optimistis strategi pendampingan berjenjang akan menekan angka stunting secara signifikan dan membuka jalan bagi lahirnya generasi emas Kutim sebagai modal pembangunan jangka panjang.

Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat, Kutim menargetkan stunting bukan hanya menurun tetapi hilang sepenuhnya dalam beberapa tahun mendatang.(ADV)

ringkasmedia.net, kutim – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperkuat perhatian terhadap penyelesaian persoalan pendidikan dengan menekankan pentingnya gerak bersama lintas instansi. 

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja lebih terkoordinasi agar penyelesaian kasus pendidikan tidak terhambat oleh sekat struktural antarlembaga.

Bupati mengatakan bahwa tantangan pendidikan di Kutim bukan hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas belajar, tetapi juga ketersediaan data kependudukan, dukungan sosial keluarga, serta intervensi pemerintah hingga ke tingkat desa dan RT. 

Karena itu, koordinasi teknis untuk menyelesaikan persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan pemerataan akses pendidikan harus dilakukan secara terpadu.

“Masalah pendidikan tidak boleh hanya ditangani satu dinas dan semua OPD punya peran, dan semuanya harus terhubung,” ujar Ardiansyah, Selasa (11/11/25).

Program pendidikan disebut tidak akan berjalan maksimal apabila instansi hanya bekerja dalam ruang masing-masing tanpa komunikasi yang aktif.

Ardiansyah juga meminta seluruh instansi memperbanyak kunjungan lapangan, bukan hanya mengandalkan laporan administratif. 

Menurutnya, kondisi faktual sering kali berbeda dengan laporan tertulis dan perlu dipetakan langsung melalui komunikasi dengan masyarakat, sekolah, pemerintah desa, dan ketua RT.

Pemerintah daerah menilai bahwa percepatan penanganan ATS harus diikuti dengan validasi data yang konsisten antara Dinas Pendidikan, Disdukcapil, Dinsos, DPMDes, dan perangkat kecamatan.

“Kalau antar-OPD tidak saling menguatkan, maka kebijakan yang kita buat tidak akan turun sampai ke lapangan,” lanjutnya.

Selain itu, Ardiansyah menegaskan bahwa forum rapat koordinasi tidak boleh dipandang sekadar kewajiban menghadiri undangan, tetapi menjadi arena untuk menyatukan langkah dan memastikan tindak lanjut nyata di lapangan.

Pemkab Kutim menargetkan peningkatan capaian wajib belajar serta pemerataan layanan pendidikan di seluruh kecamatan melalui pendekatan terpadu lintas sektor.

Dengan penguatan sinergi OPD, pemerintah berharap setiap anak di Kutim mendapatkan hak pendidikan tanpa terkendala administrasi maupun kondisi sosial ekonomi keluarga.(ADV)