Penulis: ringkas

 

ringkasmedia.net, Samarinda – Kawasan Folder Air Hitam kini tumbuh pesat menjadi salah satu pusat aktivitas warga Samarinda, tempat masyarakat berkumpul dari pagi hingga malam untuk berolahraga, menikmati kuliner UMKM, atau sekadar melihat pemandangan matahari terbenam. 

Sayangnya, tingginya daya tarik tempat ini belum diimbangi dengan ketersediaan tempat parkir yang memadai, sehingga kendaraan pengunjung sering melimpah ke bahu jalan dan memicu kemacetan parah. 

Kondisi ini memicu perhatian dari Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, yang menekankan pentingnya melengkapi fasilitas umum agar aktivitas warga tidak mengganggu ketertiban lalu lintas. 

“Folder Air Hitam sudah jadi pusat wisata dan olahraga. Pemkot harus melengkapi infrastruktur ini,” ujar Abdul Rohim.

​Guna mengatasi kesemrawutan tersebut, pemerintah kota sebenarnya tidak perlu pusing mengeluarkan anggaran besar untuk membeli lahan baru. 

Abdul Rohim menilai penataan fasilitas bisa dilakukan dengan memanfaatkan aset daerah di sekitar lokasi yang selama ini dibiarkan telantar, salah satunya adalah gedung bulu tangkis yang sudah lama mangkrak. 

Mengubah fungsi bangunan mangkrak menjadi kantong parkir resmi dianggap sebagai solusi paling hemat dan masuk akal untuk mengurai penumpukan kendaraan pengunjung. 

“Masih ada tanah yang merupakan aset Pemkot, termasuk gedung bulu tangkis yang mangkrak dan sudah bertahun-tahun tidak dimanfaatkan. Itu bisa digunakan sebagai lahan parkir,” jelasnya.

Langkah penataan ini dinilai sangat penting demi menjaga kenyamanan serta keselamatan seluruh warga yang datang berkunjung. 

Ke depan, perencanaan fasilitas publik di Kota Samarinda diharapkan bisa dilakukan secara utuh sejak awal, sehingga tempat olahraga maupun pusat hiburan masyarakat selalu dibarengi dengan fasilitas pendukung yang matang. 

“Harusnya infrastruktur yang disiapkan itu satu paket. Mulai dari sarana olahraga hingga sarana pendukung seperti tempat parkir,” tutup Abdul Rohim.(RHM)

  

ringkasmedia.net, Samarinda – Upaya mewujudkan kemandirian pangan di Kota Samarinda sangat bergantung pada keberanian pemerintah daerah dalam mengelola potensi lahan yang ada, termasuk mengalihfungsikan kawasan bermasalah.

Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Kamaruddin, menegaskan bahwa banyak area potensial yang selama ini terabaikan padahal bisa disulap menjadi lahan pertanian produktif bagi warga setempat. 

“Sebagian besar malah banyak tambang-tambang ilegal di situ, seharusnya dibuat percetakan sawah dan dikelola masyarakat, banyak lahan tidur tapi tidak diproduktifkan,” tegas Kamaruddin.

​Selain persoalan pemanfaatan lahan, lambatnya pembangunan infrastruktur penunjang seperti sistem pengairan menjadi hambatan besar yang membuat sektor pertanian lokal sulit berkembang. 

Kamaruddin menyayangkan rencana pengembangan sarana pertanian daerah yang hingga kini terkesan berhenti di tataran konsep tanpa eksekusi yang nyata di lapangan. 

“Sampai sekarang belum muncul, baru wacana dan perencanaan belum berjalan. Harusnya ada saluran irigasi dan pengairan, ada sih ada hanya sangat minim sekali dan tidak maksimal,” ujarnya.

​Minimnya fasilitas irigasi dan optimalisasi lahan tersebut berdampak langsung pada ketidakmampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pokok harian warga secara mandiri.

Akibatnya, sebagian besar komoditas pokok di pasar lokal masih harus didatangkan dari berbagai wilayah di luar Kalimantan Timur.

“Seperti sayur-mayur, bawang merah dan bawang putih itu masih disuplai dari luar Kaltim. Beras juga begitu, ada yang dari Jawa Timur, Jawa Barat, Indramayu dan sebagian juga dari Sulawesi,” terang Kamaruddin.

​Meski beberapa jenis sayuran hijau sudah bisa dihasilkan oleh petani lokal, jumlah tersebut belum cukup kuat untuk menopang ketahanan pangan kota secara menyeluruh. 

Pemerintah Kota Samarinda didesak untuk segera mengambil langkah nyata agar daerah tidak terus-menerus menggantungkan nasib kotanya pada pengiriman bahan pangan dari luar pulau. 

“Jadi yang jelas Samarinda belum bisa dijadikan ketahanan pangan, seperti beras tetapi kalau untuk sayur-mayur mungkin kangkung, sawi dan sebagainya masih bisa tercukupi di sini,” pungkasnya.(RHM)

 

ringkasmedia.net, Samarinda – Penyusunan rancangan anggaran Kota Samarinda tahun 2027 diprioritaskan pada penguatan ekonomi warga tanpa mengesampingkan kebutuhan pokok masyarakat. 

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda mendorong Pemerintah Kota agar mengalokasikan dana secara proporsional, khususnya bagi dinas-dinas yang menggerakkan roda perekonomian daerah. Mendorong pertumbuhan ekonomi kota dinilai harus berjalan seiring dengan pemenuhan layanan dasar warga. 

Anggota Banggar DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menekankan pentingnya keseimbangan arah kebijakan belanja tersebut. 

“Kalau aspek ekonomi yang mau didorong pada 2027, maka belanja di sektor ekonomi harus mendapatkan porsi yang cukup signifikan. Tapi kebutuhan masyarakat yang sifatnya mendasar juga tetap harus dipenuhi,” kata Rohim.

​Setelah memetakan potensi pemasukan daerah, DPRD kini memfokuskan perhatian pada perincian rencana pengeluaran agar setiap program kerja tepat sasaran. 

Pembahasan internal dewan secara bertahap mulai menyesuaikan kebutuhan belanja daerah dengan perkiraan pendapatan yang lebih tepat sebelum nantinya disepakati bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 

Langkah penyelarasan ini krusial agar rancangan anggaran benar-benar memberi manfaat langsung bagi kemajuan kota. Mengenai tahapan pembahasan yang sedang berjalan, Abdul Rohim memberikan gambarannya.

“Kemarin kita membahas pendapatan, hari ini belanja. Dari hasil analisis internal Banggar, kami akan menawarkan kepada Pemkot untuk menaikkan target pendapatan,” jelasnya.

​Optimisme dewan untuk memperbesar porsi pembangunan ekonomi didasari oleh adanya peluang peningkatan pemasukan daerah yang belum tergali maksimal. 

Dari hasil kajian Banggar, kemampuan keuangan Kota Samarinda sebenarnya masih dapat ditingkatkan untuk mendanai berbagai program prioritas. 

Tambahan potensi anggaran sebesar Rp300 miliar dinilai akan menjadi modal kuat untuk mempercepat pembangunan daerah pada tahun 2027 mendatang. Terkait proyeksi potensi keuangan daerah ini, Abdul Rohim meyakini angka target awal masih bisa ditingkatkan.

“Target di PPAS itu pendapatannya Rp1,2 triliun. Hasil analisis kami di Banggar masih bisa di-upgrade hingga Rp1,5 triliun,” tukasnya.(RHM)

 

ringkasmedia.net, Sanarinda – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Moh Yusrul Hana, menaruh perhatian pada penyelesaian sisa kewajiban pembayaran belanja daerah tahun anggaran 2025. 

Dari total sisa kewajiban Pemkot Samarinda yang mencapai kurang lebih Rp400 miliar, sekitar Rp200 miliar di antaranya berada pada pos anggaran Dinas PUPR.

“Kemarin juga dibahas mengenai utang pemerintah kota yang belum terbayarkan di 2025 kemarin. Itu sebagaimana statement Pak Wali Kota bahwa akan diselesaikan di tahun 2026 ini,” ungkap Yusrul.

​Komisi III DPRD Samarinda memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen Wali Kota Samarinda yang bertekad menuntaskan seluruh sisa kewajiban pembayaran tersebut pada tahun anggaran 2026. 

Langkah ini dinilai sangat penting untuk menjaga kesehatan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya di tengah kondisi pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

“Kami di Komisi III sangat memberikan apresiasi terhadap komitmen Pak Wali. Sisa kewajiban dibayarkan di tahun 2026 ini supaya tidak membebani APBD 2027, sehingga beban anggaran kita nantinya tidak berat lagi,” pungkasnya.(RHM)

 

ringkasmedia.net, Samarinda – Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan dan Pengembangan Daerah Pariwisata DPRD Kota Samarinda terus mematangkan rancangan peraturan daerah untuk memajukan potensi wisata lokal. 

Langkah ini berfokus pada penyelarasan sektor pariwisata dan kebudayaan agar dapat berjalan seiringan serta memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat, termasuk para pelaku UMKM di Kota Samarinda.

​Meskipun secara kelembagaan urusan pariwisata dan kebudayaan ditangani oleh dinas yang berbeda, Pansus menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor. 

Salah satu wujud nyata dari keterpaduan ini adalah rencana penetapan kegiatan tahunan di Desa Budaya Pampang menjadi agenda tetap daerah yang mendapat dukungan penuh dan penganggaran dari pemerintah.

​Ketua Pansus Pengelolaan dan Pengembangan Daerah Pariwisata DPRD Kota Samarinda, H. Viktor Yuan, menyampaikan bahwa pembinaan kepada para pelaku budaya harus dilakukan secara terarah dan berkelanjutan.

​”Yang dimaksud dalam peraturan daerah ini adalah bagaimana Pemerintah Kota Samarinda dan pelaku pariwisata serta budaya bisa saling bersinergi. Festival di Desa Budaya Pampang mestinya dijadikan kalender budaya tetap agar pembinaan dan anggarannya lebih fokus,” ujar Viktor.

​Selain menetapkan agenda tahunan, Pansus menyoroti pentingnya menciptakan suasana khas kebudayaan sejak wisatawan pertama kali tiba di Kota Samarinda. 

Konsep pengelolaan wisata di Bali menjadi salah satu acuan, di mana keindahan alam dan daya tarik budaya saling menguatkan untuk memberikan pengalaman berkesan bagi pengunjung.

​Mengenai keterpaduan potensi tersebut, Viktor menekankan pentingnya membangun kesan dan aura kebudayaan daerah secara utuh.

​”Di Bali, pariwisata dan budayanya menyatu dan saling melengkapi. Kita ingin mengadopsi konsep tersebut karena di Samarinda kita punya kekayaan seperti rumah lamin dan tarian tradisional yang sangat memikat,” kata Viktor.

​Untuk mewujudkan hal itu, kawasan jalan menuju Desa Budaya Pampang dinilai perlu ditata kembali agar memiliki nuansa seni yang kuat. 

Penataan tidak hanya sebatas pada gapura utama, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat di sepanjang jalur wisata dengan menghadirkan ornamen khas daerah pada tempat tinggal mereka.

​Viktor menambahkan bahwa penataan lingkungan di sepanjang akses menuju lokasi wisata sangat menentukan daya tarik bagi para pelancong.

​”Sepanjang jalan menuju Desa Budaya Pampang harus saling terkoneksi. Rumah warga di wilayah tersebut wajib menggunakan ornamen budaya agar pengunjung sudah bisa merasakan suasana wisatanya sejak di perjalanan,” tegas Viktor.

​Pansus DPRD Kota Samarinda optimistis bahwa melalui regulasi yang sedang disusun, pengembangan pariwisata berbasis budaya di Kota Tepian akan memiliki arah yang lebih jelas.

Kerja sama antara pemerintah daerah, pelaku seni, dan pelaku usaha lokal diharapkan mampu mengangkat Desa Budaya Pampang dan destinasi lainnya menjadi ikon wisata yang membanggakan di Kalimantan Timur.(RHM)

 

ringkasmedia.net, Samarinda – Pelaksanaan berbagai program kerja Pemerintah Kota Samarinda pada tahun anggaran 2026 menuntut penyesuaian jadwal akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Langkah efisiensi tersebut berdampak pada realisasi program fisik dan pembangunan yang hingga memasuki pertengahan tahun ini belum dapat berjalan secara menyeluruh.

Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Moh Yusrul Hana, menjelaskan bahwa keterlambatan proses pelaksanaan kegiatan fisik di awal hingga pertengahan tahun merupakan konsekuensi logis dari penataan ulang anggaran daerah.

“Kegiatan di tahun 2026 ini karena memang adanya efisiensi, maka belum diproses. Di bulan ketujuh ini baru mau berproses,” ujar Yusrul.

​Pihak legislatif dapat memahami dinamika penyesuaian anggaran yang sedang terjadi di lingkungan Pemkot Samarinda. 

Meski demikian, Komisi III DPRD Samarinda mendorong dinas-dinas teknis, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), untuk segera mempercepat pelaksanaan kegiatan fisik mulai bulan Agustus mendatang.

“Kami memaklumi bahwa karena kondisinya efisiensi, program-program belum sepenuhnya bisa berjalan. Tapi kita harapkan di bulan delapan, bulan depan, program-program di PU dan Perkim bisa berjalan sebagaimana yang direncanakan,” tegasnya.(RHM)

 

ringkasmedia.net, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, H. Viktor Yuan, memberikan penjelasan resmi untuk meredam kekhawatiran masyarakat terkait kehadiran Koperasi Merah Putih di Kota Samarinda. 

Keresahan warga yang mengemuka pada anggapan bahwa koperasi merah putih ini akan mengambil alih seluruh pasar dan mematikan mata pencaharian pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

​Menanggapi kekhawatiran tersebut, Viktor menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih memiliki fokus dan skala operasional tersendiri.

Kehadirannya tidak dirancang untuk menggusur usaha rakyat, melainkan berfokus pada program prioritas daerah serta membuka peluang kerja sama yang saling mendukung dengan pelaku usaha lokal.

“Koperasi Merah Putih itu konsentrasi pada beberapa hal yang dianggap prioritas di suatu tempat atau suatu daerah. Sementara pelaku UMKM ya berjalan, monggo, mau bersinergi juga boleh. Tapi tidak akan mengambil alih hak usaha,” ujar Viktor.

​Viktor juga menepis anggapan sebagian masyarakat yang merasa usaha kecil menjadi tidak berguna lagi akibat hadirnya koperasi ini.

Menurutnya, skala dan kapasitas koperasi memiliki batas, sehingga keberadaannya tidak mungkin menyerap seluruh kebutuhan pasar dan menggantikan peran penting pedagang kecil di tengah masyarakat.

“Sebesar apa sih gudangnya? Mall yang segede itu aja orang masih perlu UMKM,” lanjutnya.

​Selain jaminan perlindungan bagi UMKM, harga barang di Koperasi Merah Putih juga turut menjadi perhatian masyarakat, terlebih di tengah lonjakan harga bahan-bahan pokok saat ini.

Viktor menjelaskan bahwa produk yang dijual di Koperasi Merah Putih seharusnya bisa dipatok dengan harga yang lebih terjangkau dibanding toko swalayan atau pasar modern karena berada di bawah pengawasan langsung pemerintah dan berpotensi mendapatkan subsidi.

“Harusnya karena Koperasi Merah Putih ini langsung di bawah pengawasan dan pengelolaan pemerintah pusat, tentu harusnya lebih murah daripada swalayan lainnya atau pasar-pasar modern ini,” jelas Viktor.

​Meski demikian, Viktor menegaskan bahwa efektivitas program ini di lapangan masih harus terus dipantau bersama. DPRD Kota Samarinda berkomitmen untuk mengawasi jalannya pengelolaan Koperasi Merah Putih agar benar-benar tepat sasaran dan mampu membantu perekonomian warga secara nyata.

“Nanti kan kita lihat juga perkembangan Koperasi Merah Putih ini sampai di mana. Karena murni itu langsung dari pemerintah, bisa saja ada yang beres, ada yang tidak,” tutupnya.(RHM)

 

ringkasmedia.net, Samarinda – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda telah menggelar evaluasi terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda. 

Evaluasi ini salah satunya berfokus pada capaian program pembangunan di bidang Cipta Karya serta efisiensi anggaran di bidang Bina Konstruksi, termasuk penyelesaian sisa kewajiban pembayaran dari kegiatan pembangunan tahun lalu.

​Meskipun pelaksanaan pengerjaan fisik di bidang Cipta Karya pada tahun 2025 telah berjalan hampir 100 persen, kegiatan tersebut masih menyisakan beban sisa pembayaran sebesar Rp132 miliar. 

Dari total kewajiban tersebut, pemerintah kota baru menyalurkan pembayaran sebesar Rp19 miliar, sehingga sisa anggaran yang belum terbayarkan kepada pelaksana kegiatan mencapai Rp113 miliar. 

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menjelaskan kondisi sisa beban pembayaran ini agar menjadi perhatian serius.

“Di Cipta Karya itu ada hutang kurang lebih sekitar 132 milyar dari kegiatan tahun 2025. Angka yang belum mereka penuhi itu sekitar 113 milyar, karena sudah ada lakukan pembayaran sebesar 19 milyar,” ujarnya.

​Belum tuntasnya sisa pembayaran tersebut berdampak pada lambatnya penyerapan program kerja Cipta Karya di tahun 2026, yang mana capaian fisiknya baru berada di angka 17 persen dan keuangan sekitar 6 persen.

Keterlambatan ini terjadi karena pengerjaan baru belum dapat berjalan optimal sebelum ketersediaan anggaran daerah mencukupi, yang umumnya sangat bergantung pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di akhir tahun.

Deni berharap penerimaan kas daerah dapat terealisasi lebih cepat untuk mendorong kelancaran pengerjaan fasilitas publik. 

“Capaian ini masih rendah sekali karena mereka masih memiliki hutang yang harus diselesaikan. Kita harapkan ini segera tercapai supaya bisa menunjang kegiatan yang ada di Dinas PUPR,” lanjutnya.

​Selain Cipta Karya, rapat pembahasan juga mencermati alokasi anggaran pada bidang Bina Konstruksi yang dinilai jauh lebih kecil. Bidang ini memiliki fokus kerja yang lebih terbatas, yakni pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sertifikasi serta pelatihan bagi para tenaga terampil di sektor konstruksi. 

Deni menyebutkan bahwa anggaran untuk bidang tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan program kerjanya. 

“Kalau Bina Konstruksi kan sebatas sertifikasi, kemudian tenaga terampil dan sebagainya, anggarannya kecil berkisar angka 2 sampai 3 M,” pungkas Deni.(RHM)