Penulis: ringkas

ringkasmedia.net, Samarinda – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mengungkapkan bahwa capaian realisasi fisik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda untuk tahun anggaran 2026 saat ini masih berada di bawah angka 20 persen. 

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menjelaskan bahwa kondisi ini terjadi secara menyeluruh di semua bidang karena Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sedang memprioritaskan anggaran daerah untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang kepada pihak ketiga atau kontraktor.

​”Nah, yang 2026 itu tadi yang saya sampaikan, capaiannya tuh masih di bawah 20 persen untuk fisik. Keseluruhan, di semua bidang. Artinya ya terutama adalah di bidang Bina Marga dan Cipta Karya,” ujar Deni.

​Lambatnya pergerakan pembangunan fisik pada tahun berjalan ini sangat kontras jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2025 lalu yang realisasinya hampir rampung sepenuhnya. 

Deni memaparkan bahwa dua bidang utama penyerap anggaran terbesar, yakni Bina Marga serta Cipta Karya, menjadi sektor yang paling terdampak oleh kebijakan efisiensi ini akibat ketersediaan dana cash yang masih terbatas di kas daerah.

​”Kalau yang 2025 kan sudah 100 persen tuh, 98 persen sekian karena yang 2 persen kan pasti dana yang tertunda. Nah, dua bidang ini yang menggunakan anggaran yang besar, capaiannya masih di bawah angka 20 karena kendalanya adalah dana yang belum tersedia,” ungkap Deni.

​Lebih lanjut, Deni membeberkan bahwa total utang yang ditanggung oleh Pemkot Samarinda secara akumulatif di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencapai Rp427 miliar, di mana proses pembayarannya kini baru terealisasi sekitar 20 persen. 

Guna menyiasati kondisi keuangan, Pemkot Samarinda menerapkan strategi pencairan dengan mendahulukan atau memprioritaskan pelunasan utang yang bernilai nominal kecil terlebih dahulu kepada para mitra kontraktor.

​”Angkanya itu kalau tidak salah 427 miliar, itu total dari keseluruhan OPD. Yang pasti saat ini pemerintah kota sedang berupayalah melakukan proyeksi pembayaran hutang. Kalau tidak salah mereka mengelompokkan yang hutang 50 juta ke bawah dan 100 juta ke bawah itu yang prioritas dulu, nah setelahnya baru hutang yang di atas 100 juta sampai 200 juta,” kata Deni.

​Berdasarkan data koordinasi sementara, beban utang di lingkungan Dinas PUPR yang sudah terdata secara rinci baru mencakup Bidang Cipta Karya dan Bidang Sumber Daya Air (SDA), sedangkan untuk Bidang Bina Marga masih menunggu konfirmasi data lanjutan. 

Deni merincikan bahwa dari utang Dinas Cipta Karya sebesar Rp132 miliar baru dicicil sebesar Rp19 miliar sehingga menyisakan Rp113 miliar, sementara Bidang SDA kini menyisakan tanggung utang Rp21 miliar dari nilai awal sekitar Rp34 miliar.

​”Tadi salah satunya catatannya di Dinas Cipta Karya, dari 132 miliar hutang yang tertunda, baru dicicil 19 miliar, tinggal 113 miliar. Termasuk juga di Dinas PUPR yang SDA, itu dari 34 sekian masih tersisa 21 sekian. Nah, kita belum tahu Bina Marga. Makanya kalau besok nanti kita dapat dari angka Bina Marga, maka kita tahu berapa sih total keseluruhan hutang yang ada di Dinas PUPR,” jelas Deni.

​Pihak legislatif memahami bahwa tersendatnya pembangunan fisik dan pelunasan utang ini juga dipengaruhi oleh faktor Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda yang belum masuk secara sepenuhnya ke kas daerah pada pertengahan tahun ini. 

Kendati demikian, DPRD terus mendorong Pemkot Samarinda di bawah kepemimpinan Wali Kota Andi Harun untuk menyelesaikan seluruh tunggakan masa lalu tersebut pada tahun ini, agar tidak menjadi warisan beban finansial yang memberatkan pemerintahan di periode berikutnya.

​”Jadi masih ada beberapa tanggungan yang pemerintah kota belum bisa laksanakan karena terkait dengan sumbernya PAD yang belum masuk secara sepenuhnya. Kita harapkan hutang itu bisa lunas di tahun ini sehingga tidak menimbulkan beban lagi di tahun 2027. Apalagi ini di masa pemerintahannya Pak Wali Kota, Pak Andi Harun, nantinya ketika pergantian pemimpin kan harusnya tidak menimbulkan atau masih mewarisi hutang-hutang yang ada,” pungkas Deni.(RHM)

ringkasmedia.net, Samarinda – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mengungkapkan bahwa capaian realisasi fisik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda untuk tahun anggaran 2026 saat ini masih berada di bawah angka 20 persen. 

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menjelaskan bahwa kondisi ini terjadi secara menyeluruh di semua bidang karena Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sedang memprioritaskan anggaran daerah untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang kepada pihak ketiga atau kontraktor.

​”Nah, yang 2026 itu tadi yang saya sampaikan, capaiannya tuh masih di bawah 20 persen untuk fisik. Keseluruhan, di semua bidang. Artinya ya terutama adalah di bidang Bina Marga dan Cipta Karya,” ujar Deni.

​Lambatnya pergerakan pembangunan fisik pada tahun berjalan ini sangat kontras jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2025 lalu yang realisasinya hampir rampung sepenuhnya. 

Deni memaparkan bahwa dua bidang utama penyerap anggaran terbesar, yakni Bina Marga serta Cipta Karya, menjadi sektor yang paling terdampak oleh kebijakan efisiensi ini akibat ketersediaan dana cash yang masih terbatas di kas daerah.

​”Kalau yang 2025 kan sudah 100 persen tuh, 98 persen sekian karena yang 2 persen kan pasti dana yang tertunda. Nah, dua bidang ini yang menggunakan anggaran yang besar, capaiannya masih di bawah angka 20 karena kendalanya adalah dana yang belum tersedia,” ungkap Deni.

​Lebih lanjut, Deni membeberkan bahwa total utang yang ditanggung oleh Pemkot Samarinda secara akumulatif di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencapai Rp427 miliar, di mana proses pembayarannya kini baru terealisasi sekitar 20 persen. 

Guna menyiasati kondisi keuangan, Pemkot Samarinda menerapkan strategi pencairan dengan mendahulukan atau memprioritaskan pelunasan utang yang bernilai nominal kecil terlebih dahulu kepada para mitra kontraktor.

​”Angkanya itu kalau tidak salah 427 miliar, itu total dari keseluruhan OPD. Yang pasti saat ini pemerintah kota sedang berupayalah melakukan proyeksi pembayaran hutang. Kalau tidak salah mereka mengelompokkan yang hutang 50 juta ke bawah dan 100 juta ke bawah itu yang prioritas dulu, nah setelahnya baru hutang yang di atas 100 juta sampai 200 juta,” kata Deni.

​Berdasarkan data koordinasi sementara, beban utang di lingkungan Dinas PUPR yang sudah terdata secara rinci baru mencakup Bidang Cipta Karya dan Bidang Sumber Daya Air (SDA), sedangkan untuk Bidang Bina Marga masih menunggu konfirmasi data lanjutan. 

Deni merincikan bahwa dari utang Dinas Cipta Karya sebesar Rp132 miliar baru dicicil sebesar Rp19 miliar sehingga menyisakan Rp113 miliar, sementara Bidang SDA kini menyisakan tanggung utang Rp21 miliar dari nilai awal sekitar Rp34 miliar.

​”Tadi salah satunya catatannya di Dinas Cipta Karya, dari 132 miliar hutang yang tertunda, baru dicicil 19 miliar, tinggal 113 miliar. Termasuk juga di Dinas PUPR yang SDA, itu dari 34 sekian masih tersisa 21 sekian. Nah, kita belum tahu Bina Marga. Makanya kalau besok nanti kita dapat dari angka Bina Marga, maka kita tahu berapa sih total keseluruhan hutang yang ada di Dinas PUPR,” jelas Deni.

​Pihak legislatif memahami bahwa tersendatnya pembangunan fisik dan pelunasan utang ini juga dipengaruhi oleh faktor Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda yang belum masuk secara sepenuhnya ke kas daerah pada pertengahan tahun ini. 

Kendati demikian, DPRD terus mendorong Pemkot Samarinda di bawah kepemimpinan Wali Kota Andi Harun untuk menyelesaikan seluruh tunggakan masa lalu tersebut pada tahun ini, agar tidak menjadi warisan beban finansial yang memberatkan pemerintahan di periode berikutnya.

​”Jadi masih ada beberapa tanggungan yang pemerintah kota belum bisa laksanakan karena terkait dengan sumbernya PAD yang belum masuk secara sepenuhnya. Kita harapkan hutang itu bisa lunas di tahun ini sehingga tidak menimbulkan beban lagi di tahun 2027. Apalagi ini di masa pemerintahannya Pak Wali Kota, Pak Andi Harun, nantinya ketika pergantian pemimpin kan harusnya tidak menimbulkan atau masih mewarisi hutang-hutang yang ada,” pungkas Deni.(RHM)

ringkasmedia.net, Samarinda – Dalam rangka mempererat komunikasi dan membangun sinergi antara lembaga legislatif dengan para tokoh lintas agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Samarinda melaksanakan kunjungan silaturahmi ke kantor DPRD Kota Samarinda pada Senin, (29/06/2026).

Pertemuan ini menjadi langkah awal yang penting untuk menyatukan visi dan misi dalam menjaga keharmonisan di tengah masyarakat Samarinda. 

Ketua FKUB Kota Samarinda, H. Syaparudin, menyampaikan bahwa agenda utama kunjungan ini adalah untuk membangun hubungan kerja yang erat antara pengurus baru periode 2026-2031 dengan pihak legislatif.

“Kami berinisiatif melakukan pertemuan ini untuk memperkenalkan jajaran pengurus yang telah mendapatkan mandat resmi dari Walikota, serta membuka pintu kolaborasi agar ke depannya para pemuka agama dan pemerintah dapat berjalan beriringan dalam melayani kebutuhan masyarakat.” katanya.

​Meskipun seremoni pelantikan pengurus FKUB baru dijadwalkan akan berlangsung pada bulan Agustus 2026 mendatang, jajaran pengurus telah berkomitmen untuk segera bertindak nyata merespons berbagai dinamika sosial di lapangan sesuai dengan arahan Walikota Samarinda. 

Untuk mendukung kelancaran operasional tersebut, FKUB telah membagi fokus kerja ke dalam beberapa kelompok kerja yang menangani aspek sosialisasi, rekomendasi, hingga rekonsiliasi agar penanganan masalah dapat lebih terukur dan efisien.

“Kami menyadari bahwa kebutuhan masyarakat tidak bisa menunggu proses seremonial, sehingga kami memutuskan untuk langsung tancap gas dengan membentuk tim kerja khusus yang berfokus pada solusi praktis demi membantu pemerintah dalam menuntaskan agenda-agenda sosial yang mendesak.” jelas H. Syaparudin.

​Pihak DPRD Kota Samarinda, melalui Ketua DPRD, Helmi Abdullah, menyambut dengan sangat terbuka kunjungan tersebut dan menyatakan komitmen penuh untuk memberikan dukungan serta bekerja sama dengan FKUB dalam menyelesaikan berbagai problematika warga. 

Kehadiran para tokoh agama, mulai dari kyai hingga pendeta, di ruang kerja DPRD dipandang sebagai aset berharga bagi kota yang dapat membantu meminimalisir potensi konflik dan mempercepat penyelesaian isu sosial.

“Saya merasa sangat terhormat menerima kunjungan dari para tokoh lintas agama yang memiliki dedikasi luar biasa ini, dan saya sangat berharap komunikasi ini akan terus berlanjut melalui diskusi-diskusi mendalam agar kita bisa bersama-sama memberikan solusi nyata atas segala permasalahan yang dialami oleh penduduk Samarinda.” ungkap Helmi.

​Dalam sesi diskusi tersebut, disoroti pula berbagai isu krusial yang sering dihadapi oleh DPRD, seperti keluhan masyarakat terkait masalah ekonomi, keadilan sosial, serta kompleksitas dalam pembangunan rumah ibadah yang seringkali memicu perbedaan pendapat. 

Politisi dari Partai Gerindra ini mengakui bahwa tugas yang diemban oleh FKUB sangat strategis dan bersinggungan langsung dengan tugas pokok kedewanan dalam mengawal aspirasi warga, termasuk sengketa lahan atau perizinan bangunan keagamaan. 

“Kita memiliki tanggung jawab yang selaras dalam menangani berbagai persoalan publik, mulai dari sengketa lahan rumah ibadah hingga keluhan warga terhadap bangunan tertentu, oleh karena itu kami memberikan dukungan penuh kepada FKUB untuk menjalankan tugas mulianya dalam menjaga stabilitas dan kerukunan di kota kita.” pungkas Helmi Abdulah.(RHM)

ringkasmedia.net, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menyoroti keresahan warga terkait pemadaman listrik bergilir yang terus terjadi belakangan ini. Ia menduga bahwa akar permasalahan dari gangguan layanan ini adalah adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan energi dengan tingginya kebutuhan pelanggan di lapangan. 

“Masalahnya terletak pada kapasitas penyediaan listrik kita yang ternyata lebih kecil dibandingkan beban yang harus dilayani saat ini.” kata Abdul Rohim.

Menanggapi adanya kendala teknis tersebut, Rohim menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki ruang gerak yang terbatas untuk melakukan intervensi langsung, sehingga penyelesaiannya menjadi tanggung jawab pemegang kebijakan di tingkat nasional.

Menurutnya, langkah konkret harus segera diambil untuk meminimalisasi dampak buruk yang dirasakan masyarakat.

“Persoalan ini harus segera ditangani melalui koordinasi yang intensif antara pihak PLN dengan Kementerian ESDM, agar aktivitas sosial dan ekonomi warga tidak terus terganggu.” jelasnya.

​Selain menyoroti sisi teknis, politikus Partai Keadilan Sejahtera ini juga mendesak pihak PLN untuk memperbaiki standar layanan komunikasi agar tidak merugikan pelanggan.

Dirinya menilai bahwa ketidakpastian informasi mengenai jadwal pemadaman sangat menyulitkan masyarakat dalam menjalankan rutinitas hariannya. Oleh karena itu, ia meminta PLN agar lebih transparan dalam memberikan pengumuman.

“Minimal dua atau tiga hari sebelum pemadaman terjadi, PLN sudah harus memberikan pemberitahuan agar masyarakat bisa siap-siap dan tidak lagi kaget saat listrik mendadak padam.” tutup Abdul Rohim.(RHM)

ringkasmedia.net, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, menyerukan kepada Pemerintah Kota Samarinda untuk segera membenahi cara pengelolaan pasar-pasar tradisional di wilayah kita agar tidak tertinggal oleh pesatnya pertumbuhan pusat perbelanjaan modern.

Sebab menurutnya, pasar tradisional seharusnya bisa menjadi pilihan utama masyarakat jika dikelola dengan standar yang lebih baik dan lebih menarik. 

“Kita ingin pasar rakyat di Samarinda menjadi tempat yang membanggakan bagi warga, bukan justru ditinggalkan. Oleh karena itu, sudah saatnya kita melakukan langkah nyata untuk meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan agar pasar tradisional mampu bersaing dengan mal atau pusat perbelanjaan lainnya,” ujar Viktor Yuan.

​Selain aspek kenyamanan, ia menekankan pentingnya sentuhan teknologi dan modernisasi dalam operasional pasar agar relevan dengan kebutuhan zaman sekarang. 

Fokusnya tidak hanya pada perbaikan bangunan, tetapi juga pada kebersihan, kerapian zonasi pedagang, hingga penerapan sistem transaksi nontunai yang lebih praktis. 

“Perubahan ke arah yang lebih modern adalah kunci. Kita harus mulai menerapkan standar kebersihan yang lebih terjaga, menata pedagang agar lebih rapi, dan mengadopsi teknologi digital dalam sistem pembayaran retribusi, karena pasar yang mau beradaptasi dengan kemajuan teknologi akan jauh lebih mudah memikat hati pembeli,” jelas politisi Partai Demokrat tersebut.

​Lebih jauh lagi, Viktor melihat pasar tradisional sebagai jantung ekonomi masyarakat kecil yang harus terus dijaga agar tetap berdenyut. 

Ia mengingatkan bahwa pasar bukanlah sekadar tempat bertemunya penjual dan pembeli, melainkan fondasi penting yang menopang ekonomi keluarga di Samarinda. 

“Pasar rakyat memiliki peran vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal kita. Pengelolaan yang dilakukan secara lebih profesional dan berkelanjutan akan memastikan bahwa pasar tradisional tetap menjadi tujuan utama warga untuk berbelanja, meskipun di tengah gempuran pusat perbelanjaan modern yang kian menjamur,” tegasnya.

Diakhir, dirinya menekankan perlunya perbaikan menyeluruh pada sisi sistem pengelolaan, mulai dari kebersihan lingkungan, pembenahan sanitasi, hingga penataan struktur kelembagaan pengelola pasar itu sendiri. 

Menurut Viktor, tata kelola yang benar akan menciptakan lingkungan yang sehat dan transparan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. 

“Kita harus berani melakukan pembenahan dari hal-hal mendasar seperti sanitasi hingga cara kita mengelola pendapatan dan kelembagaan pasar. Saya sangat menekankan bahwa pasar rakyat tidak boleh hanya berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi semata, tetapi harus menjadi ruang yang dikelola dengan tanggung jawab besar agar keberlangsungannya dapat terus dijaga demi kesejahteraan bersama,” tutupnya.(RHM)

ringkasmedia.net, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, menyerukan kepada Pemerintah Kota Samarinda untuk segera membenahi cara pengelolaan pasar-pasar tradisional di wilayah kita agar tidak tertinggal oleh pesatnya pertumbuhan pusat perbelanjaan modern.

Sebab menurutnya, pasar tradisional seharusnya bisa menjadi pilihan utama masyarakat jika dikelola dengan standar yang lebih baik dan lebih menarik. 

“Kita ingin pasar rakyat di Samarinda menjadi tempat yang membanggakan bagi warga, bukan justru ditinggalkan. Oleh karena itu, sudah saatnya kita melakukan langkah nyata untuk meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan agar pasar tradisional mampu bersaing dengan mal atau pusat perbelanjaan lainnya,” ujar Viktor Yuan.

​Selain aspek kenyamanan, ia menekankan pentingnya sentuhan teknologi dan modernisasi dalam operasional pasar agar relevan dengan kebutuhan zaman sekarang. 

Fokusnya tidak hanya pada perbaikan bangunan, tetapi juga pada kebersihan, kerapian zonasi pedagang, hingga penerapan sistem transaksi nontunai yang lebih praktis. 

“Perubahan ke arah yang lebih modern adalah kunci. Kita harus mulai menerapkan standar kebersihan yang lebih terjaga, menata pedagang agar lebih rapi, dan mengadopsi teknologi digital dalam sistem pembayaran retribusi, karena pasar yang mau beradaptasi dengan kemajuan teknologi akan jauh lebih mudah memikat hati pembeli,” jelas politisi Partai Demokrat tersebut.

​Lebih jauh lagi, Viktor melihat pasar tradisional sebagai jantung ekonomi masyarakat kecil yang harus terus dijaga agar tetap berdenyut. 

Ia mengingatkan bahwa pasar bukanlah sekadar tempat bertemunya penjual dan pembeli, melainkan fondasi penting yang menopang ekonomi keluarga di Samarinda. 

“Pasar rakyat memiliki peran vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal kita. Pengelolaan yang dilakukan secara lebih profesional dan berkelanjutan akan memastikan bahwa pasar tradisional tetap menjadi tujuan utama warga untuk berbelanja, meskipun di tengah gempuran pusat perbelanjaan modern yang kian menjamur,” tegasnya.

Diakhir, dirinya menekankan perlunya perbaikan menyeluruh pada sisi sistem pengelolaan, mulai dari kebersihan lingkungan, pembenahan sanitasi, hingga penataan struktur kelembagaan pengelola pasar itu sendiri. 

Menurut Viktor, tata kelola yang benar akan menciptakan lingkungan yang sehat dan transparan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. 

“Kita harus berani melakukan pembenahan dari hal-hal mendasar seperti sanitasi hingga cara kita mengelola pendapatan dan kelembagaan pasar. Saya sangat menekankan bahwa pasar rakyat tidak boleh hanya berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi semata, tetapi harus menjadi ruang yang dikelola dengan tanggung jawab besar agar keberlangsungannya dapat terus dijaga demi kesejahteraan bersama,” tutupnya.(RHM)

ringkasmedia.net, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda melalui Komisi III memberikan perhatian khusus terkait dinamika di sekitar kawasan pembangunan terowongan. Hal ini menyusul adanya temuan papan pengumuman penjualan tanah di area atas terowongan yang sempat menimbulkan tanda tanya di masyarakat. 

Komisi III memastikan akan segera melakukan tindak lanjut untuk mengklarifikasi status lahan tersebut kepada pihak terkait, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan pendalaman terkait status lahan yang masih dalam proses penyelesaian. 

“Memang di atas itu, kalau saya tidak salah ingat, masih ada bagian yang dalam proses untuk pembebasan lahan,” ujar Abdul Rohim.

​Mengenai munculnya papan pengumuman penjualan tanah di lokasi tersebut, Abdul Rohim tidak ingin berspekulasi lebih jauh mengenai motif pemasangannya. Menurutnya, hal tersebut bisa saja merupakan salah satu upaya warga untuk mempercepat proses administrasi, namun perlu dilakukan pengecekan mendalam agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi.

“Saya tidak berani berspekulasi siapa yang memasang plang tersebut atau apa tujuannya, apakah mungkin itu cara agar proses pembebasan lahan bisa lebih cepat, kita belum tahu pasti,” tambahnya.

​Meski demikian, Abdul Rohim memberikan penegasan penting kepada masyarakat bahwa isu lahan di atas terowongan tidak berkaitan dengan keamanan struktur terowongan itu sendiri. Ia memastikan bahwa secara teknis, terowongan sudah siap digunakan dan tidak terpengaruh oleh urusan sosial lahan di atasnya.

“Kalau masalah lahan di atas itu, dengan desain dan perbaikan yang sudah dilakukan, secara fisik dan teknis terowongan sebenarnya sudah tidak berpengaruh sama sekali,” jelasnya.

​Menutup pernyataannya, Abdul Rohim menekankan bahwa fokus utama DPRD saat ini adalah memastikan terowongan dapat segera dioperasikan demi kepentingan publik. Oleh karena itu, isu lahan ini akan segera dikoordinasikan kembali dengan pihak PUPR agar tidak menyisakan keraguan bagi warga.

“Yang paling prioritas saat ini adalah memastikan proses di pusat berjalan lancar untuk segera mendapatkan izin dari kementerian, sehingga terowongan ini bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” tutupnya.(RHM)