ringkasmedia.net, Samarinda – Pelaksanaan berbagai program kerja Pemerintah Kota Samarinda pada tahun anggaran 2026 menuntut penyesuaian jadwal akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran.
Langkah efisiensi tersebut berdampak pada realisasi program fisik dan pembangunan yang hingga memasuki pertengahan tahun ini belum dapat berjalan secara menyeluruh.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Moh Yusrul Hana, menjelaskan bahwa keterlambatan proses pelaksanaan kegiatan fisik di awal hingga pertengahan tahun merupakan konsekuensi logis dari penataan ulang anggaran daerah.
“Kegiatan di tahun 2026 ini karena memang adanya efisiensi, maka belum diproses. Di bulan ketujuh ini baru mau berproses,” ujar Yusrul.
Pihak legislatif dapat memahami dinamika penyesuaian anggaran yang sedang terjadi di lingkungan Pemkot Samarinda.
Meski demikian, Komisi III DPRD Samarinda mendorong dinas-dinas teknis, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), untuk segera mempercepat pelaksanaan kegiatan fisik mulai bulan Agustus mendatang.
“Kami memaklumi bahwa karena kondisinya efisiensi, program-program belum sepenuhnya bisa berjalan. Tapi kita harapkan di bulan delapan, bulan depan, program-program di PU dan Perkim bisa berjalan sebagaimana yang direncanakan,” tegasnya.(RHM)
