Penulis: ringkas

ringkasmedia.net, kutim – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) memastikan bahwa program pencegahan stunting tahun 2025 akan berfokus pada pengendalian dari hulu.

Langkah ini menempatkan pencegahan jauh lebih penting dibandingkan penanganan kasus setelah terjadi.

Pendekatan berbasis pencegahan tersebut menyasar langsung Keluarga Berisiko Stunting (KRS) melalui proses identifikasi, pendataan, dan pendampingan yang lebih sistematis.

Dengan demikian, edukasi dan intervensi sudah dimulai sejak masa pranikah, kehamilan, dan fase awal pengasuhan anak.

Kepala Dinas DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menjelaskan bahwa penguatan pendataan keluarga menjadi kunci utama peningkatan akurasi intervensi pemerintah.

Data diperoleh melalui pendataan keluarga tahunan yang mencakup seluruh wilayah kecamatan hingga desa.

“Kami tidak menunggu stunting terjadi. Kami mengintervensi sejak awal, sebelum anak lahir, agar semua faktor risikonya dapat kami kendalikan,” ujar Junaidi saat ditemui Jum’at (7/11/25).

Ia memaparkan bahwa stunting dipicu oleh berbagai aspek, terutama pernikahan di usia terlalu muda, jarak kelahiran yang terlalu dekat, hingga faktor ekonomi dan lingkungan yang tidak memadai.

“Mereka yang termasuk dalam 4T yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering melahirkan, dan terlalu dekat jarak kelahiran harus kita dampingi secara khusus karena tergolong berisiko tinggi,” tegas Junaidi.

Untuk menguatkan strategi hulu, program 2025 mengutamakan konseling keluarga berencana, bimbingan kesehatan reproduksi, serta edukasi berkelanjutan melalui kader Penyuluh Lapangan KB (PLKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK).

Upaya ini juga disertai monitoring perkembangan keluarga untuk memastikan intervensi tidak hanya informatif, tetapi juga berkelanjutan.

Kolaborasi lintas sektor turut diperkuat untuk mendukung kebutuhan dasar keluarga berisiko.

DPPKB bermitra dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan Baznas untuk memastikan pemenuhan akses sanitasi, air bersih, serta hunian layak.

Lebih jauh, Junaidi menegaskan bahwa seluruh intervensi pemerintah wajib berbasis pada data “by name by address” agar tepat sasaran dan akuntabel.

Menurutnya, semakin banyak keluarga berisiko yang teridentifikasi bukanlah indikator memburuknya kondisi, tetapi keberhasilan tracing lapangan dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk terbuka terhadap pendataan.

Dengan strategi ini, DPPKB Kutim berharap pencegahan stunting dapat berjalan lebih efisien dan berkelanjutan melalui tindakan preventif yang menyentuh inti permasalahan.

Program pencegahan dari hulu ini diharapkan menjadi pondasi untuk melahirkan generasi Kutim yang sehat, kuat, dan produktif, serta terbebas dari ancaman stunting di masa mendatang.(ADV)

 

ringkasmedia.net, JAKARTA – Proyek waste to energy (WTE) atau pengolahan sampah menjadi energi listrik akan segera direalisasikan. Tahap awal proyek ini akan dilaksanakan di tujuh kota dari total target 33 kota di Indonesia. Ketujuh kota tersebut adalah Bali, Yogyakarta, Bogor Raya, Tangerang Raya, Semarang, Bekasi Raya, dan Medan Raya.

Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Pandu Patria Sjahrir, menjelaskan bahwa sebagian pendanaan proyek tersebut akan bersumber dari penerbitan Patriot Bond.

“Sejak awal, kami memang berencana memanfaatkan dana Patriot Bond untuk mendukung proyek waste to energy,” ujar Pandu di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, pada Senin (3/11/2025).

Meski belum merinci besaran dana dari Patriot Bond yang akan dialokasikan, Pandu menyebut bahwa Danantara umumnya mengambil porsi investasi sebesar 30 persen dalam setiap proyek, sementara sisanya akan berasal dari pinjaman bank.

“Komposisi pendanaan biasanya 70 persen pinjaman dan 30 persen ekuitas,” tambahnya.

Lebih lanjut, Pandu mengungkapkan bahwa proyek konversi sampah menjadi listrik ini telah menarik minat banyak lembaga keuangan, baik bank nasional maupun internasional.

“Banyak bank, baik dari dalam maupun luar negeri, menunjukkan ketertarikan tinggi untuk berpartisipasi dalam pembiayaan proyek ini. Kami akan memilih penawaran yang paling kompetitif untuk tiap proyek,” jelasnya.

Managing Director Investment Danantara, Stefanus Ade, menambahkan bahwa pihaknya telah mengantongi daftar 24 perusahaan penyedia teknologi pengolahan sampah menjadi listrik dari berbagai negara seperti China, Jepang, dan Eropa.

Menurut Stefanus, setiap perusahaan tersebut akan diminta bekerja sama dengan mitra lokal untuk membentuk konsorsium yang akan mengikuti tender di tujuh kota pada 6 November mendatang.

“Kerja sama ini diharapkan dapat mendorong alih pengetahuan dan teknologi, sehingga perusahaan lokal yang bergerak di bidang pembangkit listrik maupun energi terbarukan dapat berkolaborasi dan belajar langsung dari mitra berpengalaman,” ujarnya.

Daftar 24 Penyedia Teknologi Sulap Sampah Jadi Listrik 

1. Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engineering (Jepang) 

 2. ITOCHU Corporation (Jepang) 

 3. China Everbright Environment Group Limited (China) 

 4. Kanadevia Corporation (Jepang) 

 5. PT MCC Technology Indonesia (MCC) (China) 

 6. China National Environmental Protection Group Co., Ltd (CECEP) (China) 

 7. GCL Intelligent Energy (Suzhou) Co., Ltd. (China) 

 8. Chongqing Sanfeng Environment Group Corp., Ltd (China) 

 9. Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd (China) 

 10. SUS Indonesia Holding Limited (China) 

 11. Veolia Environmental Services Asia Pte. Ltd (Prancis) 

 12. Hunan Construction Engineering Group Co., Ltd (China) 

 13. CEVIA Enviro Inc. (China) 

 14. China Conch Venture Holding Limited (China) 

 15. China TianYing Inc (China) 

 16. PT Jinjiang Environment Indonesia (China) 

 17.Wangneng Environment Co., Ltd (China) 

 18. Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd (China) 

 19. Beijing China Sciences Runyu Environmental Technology Co.,Ltd. (CSET) (China) 

 20. Tianjin TEDA Environmental Protection Co., Ltd (China) 

 21. ,Grandblue Environment Co., Ltd (China) 

 22. Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc (China) 

 23. Wuhan Tianyuan Group Co., Ltd (China) 

 24. QiaoYin City Management Co., Ltd (China)

Foto kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah

Samarinda — Dalam rangka memperkuat pemahaman masyarakat terhadap sistem demokrasi di tingkat lokal, kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-10 digelar pada Kamis, 23 Oktober 2025, pukul 13.00 WITA. Acara ini mengangkat tema “Pemilukada Langsung: Masalah dan Tantangannya”, dengan menghadirkan dua narasumber berkompeten di bidangnya, yakni Ir. Addy Suyatno, S.Kom., M.Kom., Ph.D. dan Selamat Riadi, S.Pd., S.Sos., serta dimoderatori oleh Ahmad Barzanie.

Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk mengulas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung yang telah menjadi ciri khas demokrasi Indonesia pascareformasi. Sejak diberlakukan, sistem pemilihan langsung diyakini memberikan ruang bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya secara mandiri. Namun demikian, dalam praktiknya, masih banyak persoalan yang perlu dibenahi agar pelaksanaan Pemilukada berjalan secara jujur, adil, dan bermartabat.

Dalam paparannya, Ir. Addy Suyatno menjelaskan bahwa Pemilukada langsung merupakan salah satu instrumen utama demokrasi lokal yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dari terlaksananya pemilihan, tetapi juga dari bagaimana proses tersebut menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan memiliki integritas.

“Pemilukada langsung adalah wujud nyata kedaulatan rakyat. Namun, masih banyak tantangan seperti politik uang, rendahnya partisipasi pemilih di beberapa daerah, serta maraknya disinformasi yang perlu menjadi perhatian bersama,” ujar Addy Suyatno. Ia juga menyoroti pentingnya peran teknologi informasi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas proses pemilihan.

Foto dengan peserta kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah

Sementara itu, Selamat Riadi menyoroti sisi sosial dan pendidikan politik masyarakat dalam menyukseskan Pemilukada. Menurutnya, literasi politik masyarakat masih perlu ditingkatkan agar rakyat tidak hanya menjadi peserta pasif, tetapi juga mampu berperan sebagai pengawas aktif jalannya demokrasi.

“Demokrasi lokal hanya akan kuat bila masyarakat memiliki kesadaran politik yang baik. Edukasi politik perlu terus dilakukan agar warga memahami arti penting suaranya dan tidak mudah terpengaruh oleh politik uang atau isu-isu yang menyesatkan,” jelas Selamat Riadi. Ia menambahkan bahwa tantangan ke depan semakin besar, terutama dengan berkembangnya media sosial yang sering digunakan untuk kampanye negatif dan penyebaran hoaks menjelang pemilihan.

Diskusi yang dipandu oleh Ahmad Barzanie berlangsung dinamis. Moderator memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pandangan dan pertanyaan, sehingga suasana dialog terasa hidup dan interaktif. Peserta kegiatan yang terdiri dari mahasiswa, akademisi, serta perwakilan masyarakat tampak antusias mengikuti jalannya acara hingga selesai.

Di akhir kegiatan, kedua narasumber sepakat bahwa penguatan demokrasi daerah harus dilakukan secara berkelanjutan. Pemilukada langsung memang memberikan peluang besar bagi lahirnya pemimpin pilihan rakyat, namun di sisi lain, memerlukan kesadaran kolektif untuk mengatasi tantangan-tantangan yang muncul.

Kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-10 ini diharapkan dapat menjadi momentum refleksi bersama untuk memperbaiki sistem demokrasi lokal di Indonesia. Dengan peningkatan kesadaran politik, penegakan hukum yang tegas, dan dukungan masyarakat yang aktif, diharapkan Pemilukada di masa depan dapat berlangsung lebih transparan, berintegritas, serta benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Ilustrasi emas, emas batangan

ringkasmedia.net, JAKARTA – Harga emas global mengalami penurunan pada Senin (27/10/2025). Pelemahan logam mulia ini dipicu oleh penguatan nilai dolar AS serta meredanya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China, yang membuat investor mengalihkan asetnya dari instrumen safe haven seperti emas.

Mengutip laporan Reuters, harga emas di pasar spot turun 0,8 persen ke posisi 4.077,11 dolar AS per ons. Sementara kontrak emas berjangka AS untuk pengiriman Desember 2025 merosot 1,1 persen menjadi 4.090,90 dolar AS per ons.

Para pelaku pasar kini menunggu hasil pertemuan bank sentral utama dunia yang dijadwalkan berlangsung akhir pekan ini. Pertemuan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai arah kebijakan moneter ke depan.

Di pasar domestik, harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) juga ikut melemah. Berdasarkan data dari laman Logam Mulia, harga emas Antam turun Rp 23.000 menjadi Rp 2.327.000 per gram, dari posisi sebelumnya di Rp 2.350.000 per gram. Harga buyback atau nilai jual kembali juga mengalami penurunan sebesar Rp 23.000 menjadi Rp 2.192.000 per gram.

Kenaikan dolar AS terhadap yen ke level tertinggi dalam lebih dari dua pekan turut menekan harga emas, karena membuat logam mulia tersebut menjadi lebih mahal bagi investor yang memegang mata uang lain.

Sehari sebelumnya, Minggu (26/10/2025), pejabat ekonomi dari Amerika Serikat dan China telah melakukan pembicaraan mengenai rancangan kesepakatan dagang yang rencananya akan difinalisasi oleh Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping pada akhir pekan mendatang.

“Kesepakatan dagang antara AS dan China muncul cukup mendadak dan menjadi kejutan positif bagi pasar secara keseluruhan. Namun, di sisi lain, perkembangan ini memberi tekanan negatif terhadap emas,” ujar analis Capital.com, Kyle Rodda.

Rodda menambahkan, meski tekanan terhadap emas meningkat, sentimen pasar mulai stabil. “Dukungan terhadap emas sebelumnya sangat kuat karena prospek kebijakan moneter dan fiskal yang longgar. Jika kebijakan itu tetap berlanjut, tren kenaikan emas masih mungkin bertahan,” katanya.

Sementara itu, The Federal Reserve (The Fed) diperkirakan akan menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada Rabu (29/10/2025) mendatang. Ekspektasi tersebut diperkuat oleh laporan inflasi yang lebih rendah dari perkiraan pada pekan lalu.

Sejalan dengan pelemahan emas, harga perak di pasar spot turun 0,6 persen menjadi 48,31 dolar AS per ons, sementara platinum naik 0,7 persen ke 1.616,30 dolar AS, dan paladium menguat 0,5 persen menjadi 1.435,75 dolar AS per ons.

 

Foto: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

ringkasmedia.net, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan sikap tegas pemerintah terhadap praktik impor pakaian bekas atau yang dikenal dengan istilah balpres. Produk dalam karung besar ini selama ini menjadi sumber utama bisnis thrifting yang marak di berbagai daerah. Namun, menurut Purbaya, praktik tersebut merugikan negara dan harus segera dihentikan.

“Penolakan? Siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan dia, berarti kan dia pelakunya, clear,” tegas Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).

Purbaya menilai penolakan terhadap larangan impor pakaian bekas sama saja dengan pengakuan tidak langsung bahwa pihak tersebut terlibat dalam bisnis ilegal tersebut. Karena itu, ia tidak segan untuk mengambil tindakan hukum terhadap siapa pun yang mencoba menghalangi kebijakan pemerintah.

Ia bahkan menyebut, penolakan terhadap kebijakannya justru mempermudah pemerintah dalam menindak pelaku. “Malah enak buat saya. Kalau ada yang protes, berarti dia mengaku sebagai pengimpor ilegal. Jadi lebih cepat saya proses,” ujarnya dengan nada tegas.

Selama ini, penanganan terhadap kasus impor pakaian bekas dinilai tidak memberikan efek jera. Barang sitaan hanya dimusnahkan, sementara pelakunya dipenjara tanpa ada denda yang mengembalikan kerugian negara. Purbaya menilai pola ini tidak efektif dan justru membuat negara tekor.

“Saya rugi, karena negara keluar biaya untuk memusnahkan barang, lalu membiayai hidup mereka di penjara. Ke depan, yang impor barang ilegal harus juga didenda supaya negara tidak rugi dua kali,” katanya.

Selain hukuman denda, Purbaya juga menyiapkan langkah administratif berupa blacklist terhadap para pelaku impor balpres. Artinya, mereka akan kehilangan izin untuk melakukan kegiatan impor barang apa pun di masa depan.

“Nama-nama pemainnya sudah kami kantongi. Mereka akan kami blacklist agar tidak bisa lagi bermain di sektor impor,” ungkapnya.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah untuk menata perdagangan domestik dan melindungi industri tekstil dalam negeri. Purbaya menegaskan, impor pakaian bekas tidak hanya merusak pasar lokal, tetapi juga membawa dampak lingkungan dan kesehatan.

“Kalau mau jualan baju, jual yang baru. Jangan jadikan Indonesia tempat pembuangan baju bekas negara lain,” tutupnya.

 

ringkasmedia.net, Balikpapan – Dalam upaya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika serta meningkatkan peran aktif seluruh elemen dalam pencegahannya, digelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Psikotropika. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai 12 hingga 14 Oktober 2025, di Kota Balikpapan.

Sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, serta perwakilan instansi pemerintah. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk menyebarluaskan isi dan makna Perda No. 4 Tahun 2022, yang merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menanggulangi ancaman narkotika yang kian kompleks.

Dalam kegiatan tersebut, hadir dua narasumber utama yang memberikan paparan mendalam. Narasumber pertama, Haris Sifrent, menyampaikan pentingnya memahami aspek hukum yang terkandung dalam Perda tersebut. Ia menegaskan bahwa perda ini bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi juga merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melindungi generasi muda dari dampak buruk narkoba. “Pencegahan harus dimulai dari keluarga dan lingkungan terdekat. Pemerintah telah menyediakan payung hukum yang kuat, namun implementasi di lapangan tetap membutuhkan dukungan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, narasumber kedua, H. Samri Shaputra, S.HI., M.AP, memaparkan tentang strategi kolaboratif dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Ia menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam membangun sistem pencegahan yang berkelanjutan. “Perda ini menjadi dasar dalam mengembangkan program rehabilitasi dan edukasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Pendekatan humanis perlu diutamakan agar mereka bisa kembali berperan positif di masyarakat,” tuturnya.

Kegiatan sosialisasi ini dipandu oleh Ahmad Barzanie selaku moderator, yang memfasilitasi jalannya diskusi secara interaktif. Para peserta tampak antusias dalam mengikuti sesi tanya jawab, terutama terkait mekanisme pelaporan kasus narkotika di lingkungan sekitar dan peran aktif masyarakat dalam mencegah peredaran gelap narkoba.

Dalam sesi penutupan, para narasumber sepakat bahwa pemberantasan narkotika tidak dapat hanya mengandalkan aparat hukum semata. Upaya pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kesadaran masyarakat, pengawasan lingkungan, hingga pemberdayaan generasi muda melalui kegiatan positif.

Melalui kegiatan sosper ini, diharapkan masyarakat Balikpapan dapat lebih memahami isi dan tujuan dari Perda No. 4 Tahun 2022 serta berkomitmen untuk ikut serta dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dari narkoba. Pemerintah daerah pun berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan serupa di berbagai wilayah Kalimantan Timur guna memperkuat jejaring pencegahan di tingkat akar rumput.

Dengan adanya kesadaran kolektif dan sinergi antar pihak, diharapkan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat ditekan secara signifikan. Sosialisasi ini menjadi momentum penting dalam memperkokoh tekad bersama menuju Kalimantan Timur yang sehat, produktif, dan bebas dari narkoba.

 

ringkasmedia.net, Samarinda – Pada hari Minggu, 5 Oktober 2025, kegiatan Program Diskusi Daring (PDD) ke-9 sukses diselenggarakan dengan mengusung tema “Kepemerintahan yang Baik Bersumber Nilai Budaya Bangsa”. Acara ini berlangsung mulai pukul 16.00 WITA dan bertempat di Jl. Padat Karya, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang. Kegiatan tersebut diinisiasi oleh H. Fuad Fakhruddin, S.Pd.I., MM, yang dikenal aktif mendorong penguatan karakter dan wawasan kebangsaan melalui pendidikan serta kegiatan sosial.

Acara ini menghadirkan dua narasumber utama yang kompeten di bidangnya. Narasumber pertama, Ir. Addy Suyatno, S.Kom., M.Kom., Ph.D, memaparkan materi mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai budaya dalam tata kelola pemerintahan modern. Dalam paparannya, beliau menekankan bahwa prinsip good governance tidak hanya bersandar pada aturan formal dan sistem birokrasi yang efisien, tetapi juga harus berpijak pada nilai luhur bangsa seperti gotong royong, kejujuran, dan rasa tanggung jawab.

Menurutnya, “Budaya bangsa Indonesia yang sarat dengan nilai moral dan sosial seharusnya menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan publik. Pemerintahan yang baik tidak mungkin terwujud jika tidak dibarengi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan etika yang kuat.”

Sementara itu, narasumber kedua, Fahmi Muzakir, S.Pd.I, menyoroti dimensi spiritual dan moral dalam kepemimpinan. Ia menjelaskan bahwa kepemerintahan yang baik tidak hanya menuntut kemampuan teknokratis, namun juga integritas pribadi. Fahmi menegaskan bahwa budaya bangsa yang bersumber dari nilai-nilai religius dapat menjadi pedoman dalam membangun sistem pemerintahan yang adil dan berkeadaban.

“Pemimpin yang berbudaya adalah pemimpin yang memahami akar nilai bangsanya sendiri. Ketika nilai-nilai ini dihidupkan, maka pelayanan publik akan lebih manusiawi dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Diskusi berlangsung interaktif dengan moderator Ahmad Barzanie, yang memandu jalannya acara dengan dinamis dan terarah. Peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan berbagi pandangan, sehingga suasana diskusi menjadi hidup dan penuh semangat. Beberapa peserta juga menyoroti pentingnya peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai budaya agar tetap relevan di tengah tantangan globalisasi.

H. Fuad Fakhruddin, selaku penggagas kegiatan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini perlu terus digalakkan untuk menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya nilai-nilai budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia berharap hasil diskusi dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat dan aparatur pemerintahan untuk menerapkan prinsip good governance yang berakar pada jati diri bangsa Indonesia.

Kegiatan PDD 9 ini diakhiri dengan pesan kebersamaan untuk terus menjaga semangat nasionalisme dan memperkuat integritas moral dalam setiap aspek kehidupan berbangsa. Dengan demikian, cita-cita untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berkeadilan dapat dicapai melalui sinergi antara budaya, moral, dan profesionalisme.

 

ringkasmedia.net, Samarinda – Upaya memperkuat peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan masyarakat terus dilakukan DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Melalui agenda rutin Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper), anggota dewan turun langsung ke masyarakat untuk menjelaskan isi sekaligus mengajak warga bersama-sama mengimplementasikan aturan yang sudah ditetapkan.

Pada Minggu, 14 September 2025, DPRD Kaltim menggelar Sosper ke-9 dengan mengangkat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Kegiatan ini berlangsung pukul 10.00 WITA di Jalan Jakarta, Kelurahan Sungai Kunjang, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dengan dihadiri puluhan warga dari berbagai kalangan.

Acara menghadirkan dua narasumber berkompeten, yakni Ir. Addy Suyatno, S.Kom., M.Kom., Ph.D. dan Jaynuddin, dengan Ahmad Barzanie bertindak sebagai moderator. Para narasumber memberikan paparan mendalam mengenai arti penting ketahanan keluarga dalam konteks pembangunan daerah.

Dalam pemaparannya, Ir. Addy Suyatno menekankan bahwa keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang memiliki peran vital dalam membentuk karakter bangsa. “Kalau kita ingin masyarakat yang maju dan beradab, mulailah dari keluarga yang kuat. Pendidikan anak, nilai-nilai moral, hingga daya tahan menghadapi perubahan sosial semuanya berawal dari keluarga,” ujarnya.

Senada dengan itu, Jaynuddin menambahkan bahwa pembangunan ketahanan keluarga bukan hanya soal menjaga keharmonisan rumah tangga, tetapi juga bagaimana keluarga mampu beradaptasi terhadap tantangan ekonomi, sosial, hingga perkembangan teknologi. “Keluarga yang tangguh akan mampu menjadi benteng terhadap masalah sosial, sekaligus menjadi motor penggerak kemajuan lingkungan sekitar,” terangnya.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 ini pada dasarnya mengatur mekanisme dan strategi pemerintah daerah bersama masyarakat dalam memperkuat ketahanan keluarga. Hal itu mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi rumah tangga, hingga perlindungan anak dan perempuan.

Menurut para narasumber, sosialisasi ini penting agar masyarakat tidak sekadar tahu ada aturan, tetapi juga memahami bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. “Perda ini bukan sekadar dokumen hukum, tapi panduan praktis untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berdaya tahan,” ungkap Addy Suyatno.

Kegiatan sosialisasi berlangsung hangat. Warga yang hadir antusias mengikuti paparan para narasumber, bahkan aktif bertanya mengenai berbagai isu seputar pendidikan anak, peran orang tua di era digital, serta tantangan ekonomi keluarga.

Beberapa warga mengapresiasi kegiatan ini karena memberi ruang dialog langsung dengan DPRD. Mereka menilai, selama ini banyak regulasi yang tidak tersampaikan dengan jelas ke masyarakat, sehingga sosialisasi seperti ini penting untuk menjembatani kesenjangan informasi.

Melalui kegiatan ini, DPRD Kaltim berharap kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan keluarga semakin meningkat. Dengan keluarga yang kuat, maka potensi permasalahan sosial dapat ditekan, dan pembangunan daerah akan berjalan lebih kokoh.

“Ketahanan keluarga adalah pondasi dari ketahanan bangsa. Jika keluarganya rapuh, bangsa pun ikut rapuh. Tapi jika keluarga kuat, maka pembangunan daerah dan nasional akan lebih mudah dicapai,” tutup salah satu narasumber dalam sesi akhir.

Sosialisasi Perda di Sungai Kunjang ini diakhiri dengan ajakan bersama untuk terus memperkuat ikatan keluarga, menjaga keharmonisan, serta membangun kesadaran kolektif bahwa keluarga bukan hanya urusan pribadi, melainkan juga urusan bangsa.

 

ringkasmedia.net, Samarinda – Dalam upaya memperkuat pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap proses demokrasi, H. Fuad dari Partai Gerindra menggelar kegiatan bertajuk “Penguatan Demokrasi” pada Minggu, 24 Agustus 2025, bertempat di Jalan Purwodadi, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara. Acara ini dimulai pukul 20.00 WITA dan dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan setempat.

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Ir. Addy Suyatno, S.Kom., M.Kom dan Bapak Arbain, yang memberikan materi terkait pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berpihak pada rakyat.

Dalam sambutannya, H. Fuad menyampaikan bahwa demokrasi bukan hanya sebatas proses pemilu, melainkan juga sebuah sistem yang menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam setiap aspek pembangunan. Menurutnya, masyarakat harus memiliki kesadaran penuh bahwa suara mereka memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Kegiatan Penguatan Demokrasi ini juga diwarnai dengan sesi diskusi interaktif antara narasumber dan peserta. Masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya, menyampaikan aspirasi, serta berbagi pandangan terkait berbagai isu demokrasi, politik, dan pembangunan daerah. Antusiasme warga terlihat jelas melalui banyaknya pertanyaan dan masukan yang diajukan selama sesi berlangsung.

Melalui acara ini, diharapkan masyarakat Lempake dan sekitarnya dapat semakin memahami pentingnya peran serta mereka dalam menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat. H. Fuad juga menegaskan komitmennya untuk terus mendorong program-program edukasi politik agar masyarakat semakin cerdas, kritis, dan berdaya dalam menentukan masa depan bangsa.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Partai Gerindra bersama para tokoh masyarakat berupaya membangun kesadaran kolektif bahwa demokrasi yang kuat bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Harapannya, ke depan, Samarinda Utara khususnya, dan Kalimantan Timur pada umumnya, dapat menjadi contoh daerah dengan masyarakat yang aktif, peduli, dan berperan penting dalam proses pembangunan demokrasi Indonesia.

 

ringkasmedia.net, Samarinda – Dalam upaya memperkuat pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap proses demokrasi, H. Fuad dari Partai Gerindra menggelar kegiatan bertajuk “Penguatan Demokrasi” pada Minggu, 24 Agustus 2025, bertempat di Jalan Purwodadi, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara. Acara ini dimulai pukul 20.00 WITA dan dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan setempat.

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Ir. Addy Suyatno, S.Kom., M.Kom dan Bapak Arbain, yang memberikan materi terkait pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berpihak pada rakyat.

Dalam sambutannya, H. Fuad menyampaikan bahwa demokrasi bukan hanya sebatas proses pemilu, melainkan juga sebuah sistem yang menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam setiap aspek pembangunan. Menurutnya, masyarakat harus memiliki kesadaran penuh bahwa suara mereka memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Kegiatan Penguatan Demokrasi ini juga diwarnai dengan sesi diskusi interaktif antara narasumber dan peserta. Masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya, menyampaikan aspirasi, serta berbagi pandangan terkait berbagai isu demokrasi, politik, dan pembangunan daerah. Antusiasme warga terlihat jelas melalui banyaknya pertanyaan dan masukan yang diajukan selama sesi berlangsung.

Melalui acara ini, diharapkan masyarakat Lempake dan sekitarnya dapat semakin memahami pentingnya peran serta mereka dalam menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat. H. Fuad juga menegaskan komitmennya untuk terus mendorong program-program edukasi politik agar masyarakat semakin cerdas, kritis, dan berdaya dalam menentukan masa depan bangsa.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Partai Gerindra bersama para tokoh masyarakat berupaya membangun kesadaran kolektif bahwa demokrasi yang kuat bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Harapannya, ke depan, Samarinda Utara khususnya, dan Kalimantan Timur pada umumnya, dapat menjadi contoh daerah dengan masyarakat yang aktif, peduli, dan berperan penting dalam proses pembangunan demokrasi Indonesia.