ringkasmedia.com, Samarinda – Wacana penerapan kartu tunai Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp15.000 per hari bagi para siswa sekolah harus dipikirkan secara matang agar manfaatnya benar-benar terasa.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, mengingatkan bahwa perubahan cara pembagian bantuan ini jangan sampai membuat tujuan awal program untuk membantu gizi anak-anak menjadi kabur.

“Bicara pembenahan dalam sistem itu bagus, namun yang paling krusial adalah bagaimana manfaat dari Pak Presiden ini segera dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Novan.

​Di sisi lain, perbaikan sistem ini juga harus menjamin keberlangsungan para pengelola dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lokal agar dapat terus beroperasi dengan tenang.

Evaluasi tata kelola penyedia makanan idealnya berjalan sejajar dengan kepastian kerja bagi para pengelola lapangan demi menjaga kelancaran distribusi harian bagi anak sekolah.

Novan menegaskan pentingnya keterbukaan bagi seluruh pihak yang terlibat. “Solusinya harus clear and clean sehingga tidak ada satu pihak pun yang dirugikan dalam proses transisi ini,” tegasnya.

​Kepastian aturan dan skema kerja yang transparan menjadi kunci utama agar program prioritas ini terhindar dari perdebatan panjang yang merugikan masyarakat penerima.

Dengan langkah penyelesaian yang cepat dan terukur, penyaluran bantuan gizi di Kota Samarinda dapat segera kembali pulih secara menyeluruh.

Novan menekankan pentingnya efisiensi dalam eksekusi di lapangan. “Penyelesaian yang cepat dan jelas akan membuat seluruh program kembali berjalan tertib, aman, serta tepat sasaran,” pungkasnya.

Perlu diketahui, Wacana penerapan Kartu Tunai atau ATM Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa merupakan usulan baru dari DPR RI dan bukan merupakan kebijakan resmi pemerintah. Badan Gizi Nasional (BGN) serta Kementerian Keuangan menegaskan bahwa skema resmi MBG tetap berbentuk makanan siap konsumsi, bukan bantuan tunai. (RHM)