ringkasmedia.com, Samarinda – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mendukung penuh rencana pembangunan pintu air terintegrasi sebagai langkah strategis mengendalikan banjir di Kota Samarinda.
Langkah ini diawali dengan adanya koordinasi mendalam antara Pemerintah Kota Samarinda dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Moh Yusrul Hana, menyampaikan bahwa kesepahaman awal telah terbangun melalui perencanaan kota terpadu.
“Sudah ada kesepakatan antara pemerintah kota dengan Kementerian PU. Namanya ICP, Integrated City Planning,” ujar Yusrul.
Pembangunan infrastruktur pengendali banjir ini membutuhkan alokasi anggaran yang sangat besar sehingga dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat dibutuhkan.
DPRD Kota Samarinda berharap keterlibatan pemerintah pusat dapat mempercepat pencairan dana proyek agar tidak bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota yang terbatas.
Yusrul menekankan pentingnya bantuan anggaran pusat untuk proyek berskala besar ini. “Harapannya ketika ada kesepakatan itu, maka harapannya APBN bisa turun. Karena nilainya besar, perencanaan di PU itu ratusan miliar,” ungkapnya.
Secara teknis, kehadiran pintu air ini dirancang untuk mengatasi persoalan arus balik (backflow) yang selama ini memicu banjir di sekitar kawasan Sungai Karang Mumus saat Sungai Mahakam mengalami pasang air laut maupun banjir dari hulu.
Dengan sistem pengatur air yang tepat, aliran air dari dalam kota dipastikan tetap bisa terbuang menuju sungai utama. “Kalau sekarang kan enggak bisa, ketika Mahakam pasang, air Karang Mumus enggak bisa keluar. Nah, dengan pintu air ini tetap bisa keluar,” jelas Yusrul.
Mengenai tahapan pelaksanaan, saat ini proyek telah memiliki rancangan induk atau site plan utama yang membentang dari kawasan Yos Sudarso hingga Jembatan 1.
Kendati demikian, aspek teknis seperti kelancaran aktivitas penyeberangan nelayan masih akan dimatangkan pada tahap penyusunan Detail Engineering Design (DED) oleh Kementerian PU.
Yusrul menegaskan pihaknya akan terus mengawal perkembangan perencanaan teknis tersebut. “Desain besarnya sudah, tapi yang detail belum. Makanya kita tunggu dari Kementerian PU dan kita minta program ini bisa terealisasi,” tambahnya.
Sebagai catatan evaluasi, Komisi III DPRD Kota Samarinda mendorong agar penanganan banjir tidak hanya terfokus pada konstruksi pintu air skala besar di sungai utama.
Pemerintah daerah juga diminta membangun pintu-pintu air skala kecil pada titik-titik rawan genangan, seperti di kawasan Jalan Panglima Batur, Citra Niaga, dan anak sungai di sekitar Pasar Pagi yang kerap tergenang saat air pasang walau tanpa disertai hujan.
“Kita mintanya tidak hanya pintu air yang besar, tapi nanti ada pintu-pintu air kecil yang lainnya untuk mengatasi genangan lokal,” pungkas Yusrul.(RHM)
