Muhammad Samsun (Istimewa)

Samarinda,Ringkasmedia.net- Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Fraksi PDI Perjuangan Muhammad Samsun benar-benar mengungkapkan keprihatinannya terhadap keputusan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Pada Selasa (31/10/2023) lalu, Presiden Joko Widodo secara resmi menghapuskan status tenaga kerja honorer di Indonesia. Menurut Samsun, kebijakan ini dapat menambah pengangguran baru di Provinsi Kaltim.

“Ini akan menambah pengangguran baru,” ujarnya, Senin (6/11/2023).

Atas pertimbangan itu, ia menegaskan bahwa Kaltim meminta keistimewaan dalam hal ini, yaitu untuk tidak menghapus tenaga honorer di Bumi Etam. Pasalnya, Provinsi Kaltim sudah berkomitmen untuk mempertahankan tenaga honorer.

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin ada tenaga honorer yang terbuang begitu saja. Pemerintah Kaltim akan berjuang keras untuk memastikan bahwa status honorer bisa berubah menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tanpa mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh honorer saat ini.

“Kami tidak setuju dengan penghapusan honorer, kecuali mereka masuk ke dalam P3K. Harus ada jaminan bahwa semua honorer akan menjadi P3K, dan tidak ada yang tertinggal,” tambahnya.

Samsun juga menggarisbawahi keberadaan tenaga honorer di Bumi Mulawarman dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan itu sangat penting.

Meskipun mereka dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Samsun meyakini bahwa APBD Kaltim mampu membayar tenaga honorer dengan baik.

“Toh, kita mampu membayar tenaga honorer kita. Kan bayar honorer menggunakan APBD, bukan APBN,” tegasnya.

Pada dasarnya , Kaltim bertekad melindungi hak-hak tenaga honorer dan memastikan bahwa perubahan status mereka menjadi P3K berjalan lancar. (Go/Mek/Adv DPRD Kaltim)