Samarinda,Ringkasmedia.net- Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Muhammad Samsun menilai, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Paser menjadi pelajaran berharga bagi para pejabat pemerintahan daerah. Ia mengimbau, para pejabat harus memiliki kesadaran hukum dan berhati-hati dalam mengelola anggaran negara.
“Pejabat pemerintahan harus berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan yang melawan hukum, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ini sudah menjadi pesan dari pemerintah pusat, dan kita harus mengikuti sistem yang ada untuk mencegah pelanggaran hukum,” ujar Samsun belum lama ini.
Samsun menambahkan, kasus OTT di Paser bukanlah yang pertama terjadi di Kalimantan Timur. Sebelumnya, KPK juga pernah menangkap sejumlah pejabat terkait dugaan suap proyek infrastruktur di daerah lain. Hal ini menunjukkan bahwa KPK tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi.
“Kita harus mengapresiasi kinerja KPK yang telah menangkap para tersangka korupsi di daerah kita. Ini menunjukkan bahwa KPK bekerja secara profesional dan independen. Kita juga harus mendukung upaya KPK dengan mengawasi dan melaporkan jika ada indikasi korupsi di sekitar kita,” kata Samsun.
Samsun juga mengkritik sikap para pejabat yang seharusnya sudah paham aturan penggunaan anggaran dan konsekuensi hukum jika melakukan penyelewengan. Ia menegaskan, anggaran negara yang bersumber dari sumber daya alam yang kaya di Kalimantan Timur seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Kita tidak boleh membiarkan ada pejabat yang tidak bertanggung jawab yang merugikan negara dan rakyat. Kita harus bersama-sama menjaga Kalimantan Timur dari korupsi sebagai upaya bersama demi integritas dan keadilan,” pungkasnya. (Go/Tom/Adv DPRD Kaltim)
