ringkasmedia.net, kutim – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperkuat perhatian terhadap penyelesaian persoalan pendidikan dengan menekankan pentingnya gerak bersama lintas instansi.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja lebih terkoordinasi agar penyelesaian kasus pendidikan tidak terhambat oleh sekat struktural antarlembaga.
Bupati mengatakan bahwa tantangan pendidikan di Kutim bukan hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas belajar, tetapi juga ketersediaan data kependudukan, dukungan sosial keluarga, serta intervensi pemerintah hingga ke tingkat desa dan RT.
Karena itu, koordinasi teknis untuk menyelesaikan persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan pemerataan akses pendidikan harus dilakukan secara terpadu.
“Masalah pendidikan tidak boleh hanya ditangani satu dinas dan semua OPD punya peran, dan semuanya harus terhubung,” ujar Ardiansyah, Selasa (11/11/25).
Program pendidikan disebut tidak akan berjalan maksimal apabila instansi hanya bekerja dalam ruang masing-masing tanpa komunikasi yang aktif.
Ardiansyah juga meminta seluruh instansi memperbanyak kunjungan lapangan, bukan hanya mengandalkan laporan administratif.
Menurutnya, kondisi faktual sering kali berbeda dengan laporan tertulis dan perlu dipetakan langsung melalui komunikasi dengan masyarakat, sekolah, pemerintah desa, dan ketua RT.
Pemerintah daerah menilai bahwa percepatan penanganan ATS harus diikuti dengan validasi data yang konsisten antara Dinas Pendidikan, Disdukcapil, Dinsos, DPMDes, dan perangkat kecamatan.
“Kalau antar-OPD tidak saling menguatkan, maka kebijakan yang kita buat tidak akan turun sampai ke lapangan,” lanjutnya.
Selain itu, Ardiansyah menegaskan bahwa forum rapat koordinasi tidak boleh dipandang sekadar kewajiban menghadiri undangan, tetapi menjadi arena untuk menyatukan langkah dan memastikan tindak lanjut nyata di lapangan.
Pemkab Kutim menargetkan peningkatan capaian wajib belajar serta pemerataan layanan pendidikan di seluruh kecamatan melalui pendekatan terpadu lintas sektor.
Dengan penguatan sinergi OPD, pemerintah berharap setiap anak di Kutim mendapatkan hak pendidikan tanpa terkendala administrasi maupun kondisi sosial ekonomi keluarga.(ADV)
