Samarinda,Ringkasmedia.net- Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mempertanyakan rendahnya penyerapan anggaran untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di provinsi tersebut. Hingga saat ini, penyerapan anggaran UMKM di Kaltim baru mencapai kurang dari 60 persen.
Hal ini disampaikan oleh Sapto Setyo Pramono, anggota Komisi II DPRD Kaltim, saat rapat dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop) Kaltim di Samarinda, Jumat. (1/12)
“Kami minta pemaparan apa kendala anggaran kurang terserap,” kata Sapto.
Menurutnya, data UMKM yang menjadi dasar alokasi anggaran harus akurat dan terintegrasi dengan data dari Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Ia khawatir alokasi kegiatan untuk pembinaan UMKM sebesar Rp12 miliar tidak tepat sasaran atau tidak terserap tepat sasaran.
“Data UMKM harus dicek keberadaannya, apakah benar-benar ada atau tidak. Itu juga mesti terintegrasi dengan data Dinsos, harus dicek seperti apa, benar atau tidaknya keberadaan usaha itu. Hal itu yang harus diverifikasi,” ujarnya.
Sapto, yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Samarinda, juga mengkritik Disperindagkop Kaltim yang belum menyampaikan secara utuh rencana kerja mereka untuk tahun 2024. Ia hanya mengetahui salah satu program yang akan dilakukan adalah membangun food station dan melakukan digitalisasi UMKM seluruh Kaltim.
“Namun, yang perlu disadari adalah mengupayakan optimalisasi nilai tambah hasil bahan baku lokan oleh UMKM, bagaimana mereka mendesain dari hulu ke hilir untuk 2025 agar ada modernisasi pangan menjadi produk kemasan,” tuturnya.
Politisi Partai Golkar ini menilai serapan anggaran UMKM masih terbilang jauh dari target. Ia berharap ada penjelasan dari Disperindagkop Kaltim terkait kendala yang dihadapi.
“Masalahnya di mana, SDM atau apa? Ini harus dicari masalahnya,” katanya.
Sapto menyarankan kepada Disperindagkop Kaltim agar memaksimalkan program supaya penyerapan anggarannya terserap untuk peningkatan kapasitas UMKM. Program-program yang bisa dilakukan antara lain pelatihan, pengelolaan usaha, pengemasan, digitalisasi, hingga pemasaran.
Menurutnya pelatihan itu penting, apalagi para UMKM yang bisa bertahan lama mengalami resesi selama pandemi COVID-19.
“Keberadaan UMKM amat vital agar Indonesia tidak mengalami inflasi. Jika UMKM mandek dampaknya negara mengalami kemerosotan ekonomi,” tutur Sapto. (Go/Mek/Adv DPRD Kaltim)
