Pemilukada Langsung Jadi Sorotan dalam Penguatan Demokrasi Daerah ke-10: Bahas Masalah dan Tantangannya

Ditulis oleh

di

Foto kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah

Samarinda — Dalam rangka memperkuat pemahaman masyarakat terhadap sistem demokrasi di tingkat lokal, kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-10 digelar pada Kamis, 23 Oktober 2025, pukul 13.00 WITA. Acara ini mengangkat tema “Pemilukada Langsung: Masalah dan Tantangannya”, dengan menghadirkan dua narasumber berkompeten di bidangnya, yakni Ir. Addy Suyatno, S.Kom., M.Kom., Ph.D. dan Selamat Riadi, S.Pd., S.Sos., serta dimoderatori oleh Ahmad Barzanie.

Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk mengulas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung yang telah menjadi ciri khas demokrasi Indonesia pascareformasi. Sejak diberlakukan, sistem pemilihan langsung diyakini memberikan ruang bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya secara mandiri. Namun demikian, dalam praktiknya, masih banyak persoalan yang perlu dibenahi agar pelaksanaan Pemilukada berjalan secara jujur, adil, dan bermartabat.

Dalam paparannya, Ir. Addy Suyatno menjelaskan bahwa Pemilukada langsung merupakan salah satu instrumen utama demokrasi lokal yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dari terlaksananya pemilihan, tetapi juga dari bagaimana proses tersebut menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan memiliki integritas.

“Pemilukada langsung adalah wujud nyata kedaulatan rakyat. Namun, masih banyak tantangan seperti politik uang, rendahnya partisipasi pemilih di beberapa daerah, serta maraknya disinformasi yang perlu menjadi perhatian bersama,” ujar Addy Suyatno. Ia juga menyoroti pentingnya peran teknologi informasi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas proses pemilihan.

Foto dengan peserta kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah

Sementara itu, Selamat Riadi menyoroti sisi sosial dan pendidikan politik masyarakat dalam menyukseskan Pemilukada. Menurutnya, literasi politik masyarakat masih perlu ditingkatkan agar rakyat tidak hanya menjadi peserta pasif, tetapi juga mampu berperan sebagai pengawas aktif jalannya demokrasi.

“Demokrasi lokal hanya akan kuat bila masyarakat memiliki kesadaran politik yang baik. Edukasi politik perlu terus dilakukan agar warga memahami arti penting suaranya dan tidak mudah terpengaruh oleh politik uang atau isu-isu yang menyesatkan,” jelas Selamat Riadi. Ia menambahkan bahwa tantangan ke depan semakin besar, terutama dengan berkembangnya media sosial yang sering digunakan untuk kampanye negatif dan penyebaran hoaks menjelang pemilihan.

Diskusi yang dipandu oleh Ahmad Barzanie berlangsung dinamis. Moderator memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pandangan dan pertanyaan, sehingga suasana dialog terasa hidup dan interaktif. Peserta kegiatan yang terdiri dari mahasiswa, akademisi, serta perwakilan masyarakat tampak antusias mengikuti jalannya acara hingga selesai.

Di akhir kegiatan, kedua narasumber sepakat bahwa penguatan demokrasi daerah harus dilakukan secara berkelanjutan. Pemilukada langsung memang memberikan peluang besar bagi lahirnya pemimpin pilihan rakyat, namun di sisi lain, memerlukan kesadaran kolektif untuk mengatasi tantangan-tantangan yang muncul.

Kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-10 ini diharapkan dapat menjadi momentum refleksi bersama untuk memperbaiki sistem demokrasi lokal di Indonesia. Dengan peningkatan kesadaran politik, penegakan hukum yang tegas, dan dukungan masyarakat yang aktif, diharapkan Pemilukada di masa depan dapat berlangsung lebih transparan, berintegritas, serta benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *