Kategori: Samarinda

ringkasmedia.net, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, H. Viktor Yuan, memberikan penjelasan resmi untuk meredam kekhawatiran masyarakat terkait kehadiran Koperasi Merah Putih di Kota Samarinda. 

Keresahan warga yang mengemuka pada anggapan bahwa koperasi merah putih ini akan mengambil alih seluruh pasar dan mematikan mata pencaharian pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

​Menanggapi kekhawatiran tersebut, Viktor menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih memiliki fokus dan skala operasional tersendiri.

Kehadirannya tidak dirancang untuk menggusur usaha rakyat, melainkan berfokus pada program prioritas daerah serta membuka peluang kerja sama yang saling mendukung dengan pelaku usaha lokal.

“Koperasi Merah Putih itu konsentrasi pada beberapa hal yang dianggap prioritas di suatu tempat atau suatu daerah. Sementara pelaku UMKM ya berjalan, monggo, mau bersinergi juga boleh. Tapi tidak akan mengambil alih hak usaha,” ujar Viktor.

​Viktor juga menepis anggapan sebagian masyarakat yang merasa usaha kecil menjadi tidak berguna lagi akibat hadirnya koperasi ini.

Menurutnya, skala dan kapasitas koperasi memiliki batas, sehingga keberadaannya tidak mungkin menyerap seluruh kebutuhan pasar dan menggantikan peran penting pedagang kecil di tengah masyarakat.

“Sebesar apa sih gudangnya? Mall yang segede itu aja orang masih perlu UMKM,” lanjutnya.

​Selain jaminan perlindungan bagi UMKM, harga barang di Koperasi Merah Putih juga turut menjadi perhatian masyarakat, terlebih di tengah lonjakan harga bahan-bahan pokok saat ini.

Viktor menjelaskan bahwa produk yang dijual di Koperasi Merah Putih seharusnya bisa dipatok dengan harga yang lebih terjangkau dibanding toko swalayan atau pasar modern karena berada di bawah pengawasan langsung pemerintah dan berpotensi mendapatkan subsidi.

“Harusnya karena Koperasi Merah Putih ini langsung di bawah pengawasan dan pengelolaan pemerintah pusat, tentu harusnya lebih murah daripada swalayan lainnya atau pasar-pasar modern ini,” jelas Viktor.

​Meski demikian, Viktor menegaskan bahwa efektivitas program ini di lapangan masih harus terus dipantau bersama. DPRD Kota Samarinda berkomitmen untuk mengawasi jalannya pengelolaan Koperasi Merah Putih agar benar-benar tepat sasaran dan mampu membantu perekonomian warga secara nyata.

“Nanti kan kita lihat juga perkembangan Koperasi Merah Putih ini sampai di mana. Karena murni itu langsung dari pemerintah, bisa saja ada yang beres, ada yang tidak,” tutupnya.(RHM)

ringkasmedia.net, Samarinda – Komisi IV DPRD Kota Samarinda baru saja menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan Kota Samarinda untuk memetakan tantangan besar dalam dunia pendidikan, mulai dari jenjang PAUD hingga SMP, yang terlaksana di Ruang Rapat Paripurna lantai 2 kantor DPRD Samarinda, pada Selasa (05/05/2026).

Pertemuan ini menyoroti tiga pilar utama yang menjadi pondasi pendidikan, yakni kurikulum, ketersediaan tenaga pengajar, serta sarana dan prasarana.

​Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menjelaskan bahwa agenda ini merupakan langkah awal untuk melihat gambaran besar kondisi pendidikan di Kota Tepian.

​”Hari ini kita membahas gambaran umum dulu dengan Dinas Pendidikan. Ada tiga instrumen dasar yang menjadi fokus, yakni masalah kurikulum, tenaga pengajar, dan sarana prasarana,” ujar Novan.

​Salah satu poin krusial yang dibahas adalah penerapan kurikulum baru, khususnya terkait muatan lokal bahasa daerah yang hingga kini belum bisa diimplementasikan secara maksimal. Kendala utamanya terletak pada terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai materi tersebut.

​”Kurikulum kita saat ini ada tambahan bahasa daerah sebagai muatan lokal, namun belum bisa terlaksana sepenuhnya karena tenaga pengajarnya terbatas. Di Samarinda, bahasa daerah yang digunakan adalah bahasa Kutai, sementara tidak semua guru memahami bahasa tersebut,” jelasnya.

​Kesenjangan kompetensi juga terlihat dalam rencana penerapan deep learning yang mencakup teknologi coding dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Novan mengungkapkan bahwa sekolah-sekolah saat ini masih bergantung pada bantuan pihak luar karena keterbatasan keahlian internal guru.

​”Mengenai coding dan AI, tidak semua guru menguasai. Contohnya di SMP 11, mereka dibantu oleh perusahaan di sekitar sekolah yang menyediakan tenaga pendidik untuk memberikan edukasi tentang AI. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi kita semua,” tambah Novan.

​Masalah ketersediaan guru semakin rumit akibat adanya larangan perekrutan tenaga non-ASN berdasarkan Surat Edaran Menteri. Padahal, data menunjukkan bahwa Kota Samarinda sedang mengalami krisis tenaga pengajar yang cukup signifikan hingga akhir tahun 2026.

​”Kita terbentur aturan yang melarang rekrutmen non-ASN. Per hari ini saja, kita kekurangan 500 lebih tenaga guru. Jika ditambah dengan guru yang memasuki masa pensiun di akhir Desember, total kekurangan kita mencapai kurang lebih 765 orang untuk tahun ini saja. Sementara itu, 260 CPNS yang baru direkrut tidak bisa langsung bekerja karena harus melalui berbagai tahapan administrasi,” ungkapnya.

​Selain persoalan guru, pemerataan pembangunan gedung sekolah juga menjadi sorotan. Hingga kini, kualitas sarana dan prasarana pendidikan dianggap masih terpusat di wilayah perkotaan dan belum menyentuh daerah pinggiran seperti Samarinda Seberang.

​”Pemerataan pembangunan belum merata, masih berpusat di kota. Seperti yang disampaikan perwakilan Dapil Seberang, banyak sekolah di sana yang belum tersentuh perbaikan. Ke depan, kita akan melakukan pemetaan lebih spesifik dengan membagi rapat koordinasi per segmen, mulai dari SD hingga SMP secara terpisah,” tegas Novan.

​Kondisi ini semakin menantang dengan adanya kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun yang kini juga mencakup jenjang PAUD dan TK. Namun, kebijakan pusat tersebut belum dibarengi dengan alokasi anggaran yang memadai bagi sekolah-sekolah di jenjang tersebut.

​”PAUD dan TK saat ini tidak ada anggarannya, padahal kita sudah diwajibkan Wajib Belajar 13 Tahun. Ini membuat posisi kita serba salah. Namun, kami tetap mencari solusi dengan mengefisienkan anggaran yang ada serta meminta dorongan bantuan dari pemerintah pusat agar kendala ini bisa segera teratasi,” tutupnya.(RHM)